KLHK antisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia

 

Menteri LHK Siti Nurbaya saat konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat, mengatakan pemerintah telah mengadakan rapat koordinasi khusus untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

"Tahun 2023 ini, kita (Indonesia, red.) mungkin akan mengalami anomali iklim curah hujan menipis dan bisa jadi lebih panas," ujarnya.

Ia menuturkan curah hujan yang menipis itu bisa berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, sehingga sinergi antarlembaga dan kementerian penting dilakukan untuk mengantisipasi ancaman tersebut.

Indonesia saat ini sudah mempunyai instrumen khusus untuk mencegah kebakaran secara permanen, yaitu pemantauan titik api, patroli, evaluasi lapangan secara terus menerus, tata kelola gambut, penegakan hukum, hingga mengajak masyarakat untuk memahami tentang upaya menjaga hutan dan lahan.

Dalam rapat tadi, kata Siti, Kalimantan Tengah, Riau, dan Kalimantan Barat telah menyampaikan laporannya tentang implementasi instrumen tersebut.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut meminta daerah-daerah itu untuk terus menjaga dan mempertahankan instrumen pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kementerian LHK mencatat ada 66 titik kebakaran dengan luas 459 hektare yang terjadi pada 11 provinsi di Indonesia terhitung sejak 1-19 Januari 2023.

Pada 2022, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 204.000 hektare. Jumlah itu menurun dibandingkan dengan pada 2021, sebanyak 358.000 hektare.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berharap upaya antisipasi dan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mampu mengurangi angka titik api dan ancaman bahaya, terkhusus kebakaran hutan dan lahan yang berada di wilayah perbatasan negara agar kabut asapnya tidak menyeberang ke negara tetangga.

Baca juga: Polri terus pantau titik api cegah peningkatan Karhutla 2023