Pada perolehan kontrak baru 2022, per lini bisnis dikontribusikan oleh bisnis engineering & construction sebesar 88 persen, properti sebesar enam persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Jakarta (ANTARA) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI memperoleh kontrak baru sebesar Rp23,7 triliun (di luar pajak) selama  2022, tumbuh 57 persen year on year (yoy) dibandingkan 2021 yang sebesar Rp15,2 triliun.

Pada 2023, ADHI menargetkan kontrak baru akan tumbuh 10 hingga 15 persen yoy dari realisasi 2022, yang diperoleh dari proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, pengelolaan air dan limbah, serta proyek infrastruktur lainnya dengan sumber dana dari pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Baca juga: Proyek Tol Solo-Yogyakarta-YIA dapat jaminan pendanaan Rp9,89 triliun

Pada perolehan kontrak baru 2022, per lini bisnis dikontribusikan oleh bisnis engineering & construction sebesar 88 persen, properti sebesar enam persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

Perolehan kontrak pada tipe pekerjaan, terdiri dari proyek jalan dan jembatan sebesar 38 persen, gedung sebesar 19 persen, serta proyek infrastruktur lain seperti perkeretaapian, SPAM dan bendungan sebesar 43 persen.

Berdasarkan sumber pendanaan, realisasi kontrak baru dari pemerintah sebesar 27 persen, BUMN sebesar sembilan persen, serta swasta dan lainnya sebesar 64 persen.

Beberapa tambahan kontrak baru yang didapatkan ADHI pada Desember 2022, di antaranya berupa hunian tetap di Sulawesi Tenggara, Hunian Khusus Pejuang Timor Timur, serta pembangunan tanggul pengaman pantai di Pesisir Teluk Jakarta.

Baca juga: Waskita kantongi Rp15,7 triliun pembayaran termin Desember 2022

ADHI membukukan pendapatan sebesar Rp9,1 triliun pada triwulan III-2022, atau naik 24 persen yoy dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp7,4 triliun.

Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp21,0 miliar pada triwulan III-2022, atau naik 24 persen dari periode yang sama 2021.

Selain itu, emiten konstruksi milik negara ini berhasil meraih dana sebesar Rp2,6 triliun dari aksi korporasi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue pada tahun lalu.

Setoran modal pemerintah diterima secara penuh sebesar Rp1,97 triliun pada 28 Oktober 2022, dan sisanya Rp670 miliar berasal dari setoran modal pemegang saham publik.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023