Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail dalam konferensi pers di Putrajaya, Jumat, mengatakan dalam rapat yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim beberapa minggu lalu, kementeriannya menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi program tersebut.
“Karena rekalibrasi ini satu tahun lepas menyumbang lebih 700 juta (RM) ‘revenue’ pada kerajaan. Pada masa yang sama dapat memenuhi keperluan mereka. Dan sumber tenaga kerja itu berada dalam negara,” kata Saifuddin.
Pemerintah setempat memutuskan untuk melanjutkan program rekalibrasi bagi TKA yang tidak memiliki dokumen kerja resmi di sana.
Konteks program tersebut dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang besar di sektor ekonomi, kata dia.
Terkait biaya rekalibrasi, Saifuddin mengatakan sejauh ini tidak ada perubahan.
Pihak imigrasi juga menyampaikan bahwa program tersebut berjalan seperti yang diharapkan dan tidak ada persoalan besar dari sisi kebijakan.
Jika seorang majikan mengambil pekerja migran tanpa dokumen resmi dan dengan kelebihan masa tinggal, maka sang majikan dikenai biaya, maksimal 3.100 RM (sekitar Rp10,95 juta).
Program rekalibrasi TKA tahun ini yang berlaku pada 27 Januari-31 Desember diperuntukkan bagi delapan sektor, yaitu manufaktur, konstruksi, pertambangan dan penggalian, penjaga keamanan, jasa, perladangan, pertanian, pembantu rumah asing.
Baca juga: PMI di Malaysia sambut baik perpanjangan program rekalibrasi
Baca juga: Serikat buruh migran berharap majikan urus rekalibrasi pekerjanya
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
