Pada peringatan dua tahun kudeta militer Myanmar, Penasihat Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet pada Rabu (1/2) mengatakan bahwa Washington akan terus mencari cara untuk meningkatkan sanksi dan mempersulit junta "memperoleh senjata atau sumber pendanaan" mereka.
Junta Myanmar telah memperpanjang status darurat di negaranya selama enam bulan.
Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pemilihan umum tetap harus diadakan "sesuai keinginan rakyat." Namun, dia tidak menyebutkan kapan jadwal pemilihan akan dilaksanakan.
Chollet menegaskan posisi pemerintahan Biden tidak berubah dan meyakini bahwa "setiap pemilihan yang dipimpin rezim tidak mungkin menerapkan prinsip bebas atau adil."
"Pemilihan apa pun tanpa partisipasi penuh rakyat Myanmar secara tidak langsung menjadi upaya terang-terangan junta untuk mempertahankan kekuasaan," katanya dalam telekonferensi melalui telepon di Washington.
Ketika ditanya terkait hubungan militer Rusia dengan Myanmar, Chollet mengatakan bahwa Moskow adalah pemasok persenjataan yang paling diandalkan junta.
Junta juga masuk dalam "lingkaran pertemanan" Rusia, yang semakin berkurang setelah invasi ke Ukraina tahun lalu.
"Ini adalah sesuatu yang sangat kami khawatirkan... karena tentu saja kemampuan militer Rusia digunakan secara langsung untuk menggempur rakyat Myanmar," kata Chollet, menambahkan bahwa Washington sedang mencari cara untuk membatasi hubungan itu.
Amerika Serikat dan sekutunya telah memberlakukan sanksi lanjutan terhadap Myanmar, di antaranya kepada pejabat kementerian energi dan anggota junta.
Para jenderal tertinggi Myanmar memimpin kudeta pada Februari 2021 untuk menggulingkan pemerintahan terpilih peraih Nobel Aung San Suu Kyi setelah lima tahun pembagian kekuasaan yang penuh ketegangan.
Sumber: Reuters
Baca juga: AS beri sanksi 6 individu, 3 entitas rezim militer Myanmar
Baca juga: Dua tahun kudeta Myanmar diperingati dengan unjuk rasa senyap
Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
