Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia John Howard dalam waktu dekat akan bertemu di Indonesia, menyusul hasil pertemuan Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Alexander Downer di Singapura pada Senin (15/5) malam, yang menyepakati bahwa kedua negara akan terus bertetangga baik pasca-insiden pemberian visa kepada 42 WNI asal Papua. Rencana pertemuan Yudhoyono dan Howard itu dipastikan oleh Juru Bicara Deplu-RI, Yuri Octavian Thamrin, ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa. "Ini merupakan kelanjutan dari proses pembicaraan yang dimulai sejak kedatangan Michael L`Estrange (utusan khusus Australia), kemudian tingkat menteri luar negeri. Arah selanjutnya tentu saja kepada pertemuan kepala pemerintahan," katanya. Yuri menyatakan waktu pertemuan antara pemimpin Indonesia dan Australia itu belum ditentukan. "Belum ditentukan. Mudah-mudahan secepatnya," katanya. Juru Bicara Kepresidenan, Dino Patti Djalal, memberikan pernyataan yang sama, bahwa jadwal pertemuan Presiden Yudhoyono dan PM Howard belum ditentukan, demikian pula dengan agenda yang akan dibahas. Mengenai tempat pertemuan, Dino mengatakan kemungkinan akan berlangsung di Indonesia. "Kalaupun terjadi, pertemuan itu kemungkinan besar akan dilakukan di Indonesia," kata Dino kepada ANTARA. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer pada Senin malam telah bertemu di Singapura selama tiga jam, menyepakati bahwa Indonesia dan Australia ingin tetap bertetangga baik, kendati telah terjadi insiden pemberian visa perlindungan terhadap 42 WNI asal Papua pencari suaka politik ke Australia pada Maret lalu. Pertemuan itu sendiri merupakan yang pertama kalinya dilakukan kedua menteri luar negeri tersebut pasca-pemberian visa 42 bagi warga Papua --sebelumnya Hassan dan Downer hanya berkomunikasi melalui telepon. Pembicaraan Hassan dan Downer menyentuh upaya mencari solusi berbagai masalah guna mengembalikan hubungan baik Indonesia dan Australia secara menyeluruh. Dalam kesempatan itu, Hassan kembali menyatakan penghargaan Indonesia terhadap kebijakan Pacific Solution yaitu kebijakan yang tidak lagi akan memproses pencari suaka asal Indonesia ke Australia.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006