Pemadaman listrik massal seperti yang terjadi di Pakistan tidak akan terjadi di IndonesiaJakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) tidak mengkhawatirkan ancaman krisis energi global mengingat tata kelola energi primer nasional yang kokoh saat ini.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu, mengatakan melihat krisis energi di berbagai negara, PLN memastikan kelistrikan nasional dalam kondisi yang aman.
"Pemadaman listrik massal seperti yang terjadi di Pakistan tidak akan terjadi di Indonesia," kata Darmawan Prasodjo dalam keterangannya.
Darmawan memastikan PLN telah melakukan langkah-langkah strategis, salah satunya dengan penguatan pasokan energi primer pembangkit listrik untuk menjamin keandalan suplai listrik ke pelanggan.
PLN telah mengantisipasinya dengan three line of defence energi primer untuk pembangkit listrik, yakni dengan menggunakan batu bara, gas, dan bahan bakar minyak (BBM). PLN memperkuat sistem kelistrikan nasional demi menghadapi krisis energi global.
"Kondisi kelistrikan nasional Indonesia dalam kondisi yang sangat aman. Setiap pilar sistem kelistrikan kita sangat kokoh. Demi memastikan pasokan listrik terjaga, kami pastikan kecukupan energi primer seluruh pembangkit di Indonesia lebih dari cukup," katanya pula.
Ketangguhan pasokan energi primer tersebut diperoleh dari hasil perjuangan PLN dan Pemerintah dalam melakukan enforcement tata kelola energi primer setelah kejadian krisis batu bara pada akhir 2021.
PLN telah melakukan penataan ulang kontrak menjadi jangka panjang dan kokoh. Selain itu, langkah pengawasan dilakukan tidak hanya melalui fisik di lapangan, tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital.
"Kami integrasikan sistem digital PLN dengan sistem digital Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, sehingga dapat dilakukan corrective action secara cepat, tepat, dan terukur," ujar Darmawan.
PLN juga mengubah paradigma sistem pengendalian pasokan batu bara dari yang awalnya fokus pada titik bongkar estimated time of arrival (ETA) menjadi berfokus pada titik muat atau loading.
Mekanisme early warning system juga dibangun, sehingga risiko keterlambatan pengiriman pasokan batu bara dapat diminimalisir.
"Dengan sistem seperti ini, maka jika ada potensi kegagalan pasokan karena ketersediaan batu bara maupun armada angkutannya, akan dapat dideteksi lebih dini. Bahkan, setiap pergerakan pasokan energi primer dapat termonitor secara digital," ujar Darmawan.
Dengan pembenahan tersebut, kini pembangkit batu bara sebagai first line of defence punya stok yang bahkan di atas titik aman, yaitu sudah berada di atas 20 hari operasi pembangkit (HOP).
Selain itu, cadangan gas dan cadangan BBM sebagai second line dan third line of defence juga dipastikan aman dan selalu siap kapan pun dibutuhkan.
"Jika kita bandingkan dengan Pakistan. Di sana, stok energi primer pembangkitnya yaitu gas sangat terbatas. Ditambah Pakistan sedang mengalami tekanan ekonomi, sedangkan energi primernya didominasi impor tanpa kesiapan pasokan, tidak ada kontrak jangka panjang, maka stok pun semakin terbatas. Ketika ada fluktuasi demand listrik, maka pasokan kelistrikan akan down dan tidak mampu recover karena tidak cukupnya stok energi primer," kata Darmawan pula.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan DPR mendukung penuh langkah PLN dalam menjalankan program strategis yang direncanakan, sehingga bisa memberikan kontribusi tambahan bagi negara dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Langkah ini juga mampu meminimalisir risiko gangguan listrik dan menjamin pasokan listrik andal bagi masyarakat.
"Komisi VII DPR RI mengapresiasi PLN dalam meningkatkan kinerja pada tahun 2022, termasuk dalam menjaga pasokan energi primer pembangkit, sehingga didapatkan hari operasi pembangkit rata-rata di atas 20 hari," ujar Eddy.
Baca juga: PLN sukses uji coba bertahap saluran kabel bawah laut Sumatera-Bangka
Baca juga: PLN jamin keandalan listrik saat Piala Dunia U-20 di Stadion Utama GBK
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
