Utamanya di wilayah yang betul-betul membutuhkanLombok Tengah (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Ketenagakerjaan dapat mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di daerah dengan titik-titik kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan saya minta untuk mengarahkan program pembangunan BLK Komunitas di daerah-daerah yang menjadi titik kemiskinan ekstrem," kata Ma'ruf Amin di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.
Ma'ruf Amin mengatakan peningkatan jumlah BLK Komunitas di berbagai daerah sebaiknya diikuti pula dengan perbaikan kualitas yang berdampak baik pada alumnus balai latihan tersebut.
"Capaian jumlah BLK Komunitas terbangun saat ini tidak hanya terus ditingkatkan, tetapi juga agar diikuti baik oleh kuantitas maupun kualitas alumnus BLK Komunitas. Sehingga, mampu berkompetisi di pasar dunia kerja domestik juga luar negeri," tegasnya.
Keberadaan BLK Komunitas hendaknya juga menjadi saluran dalam upaya re-skilling dan up-skilling sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Utamanya di wilayah yang betul-betul membutuhkan. Eksistensi BLK kiranya mampu melahirkan tenaga kerja bermutu yang dapat berkontribusi mengungkit perekonomian lokal dan pada akhirnya mempercepat tercapainya distribusi kesejahteraan," jelasnya.
Baca juga: Pemerintah intensifkan tiga strategi untuk hapuskan kemiskinan ekstrem
Dia juga meminta agar program-program pelatihan di BLK Komunitas selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat.
"Saya mendengar bahwa hingga tahun 2022 telah dikembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 24 kejuruan. Untuk itu, saya minta kejuruan pelatihan yang dikembangkan agar tidak hanya disesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan pasar kerja lokal atau link and match dengan industri sekitar, tetapi juga diciptakan sedemikian rupa untuk mendorong minat masyarakat berwirausaha," kata Wapres.
Lebih jauh, BLK Komunitas juga diharapkan bisa berkembang menjadi lembaga pelatihan yang kredibel dan mandiri, serta menjadi rujukan masyarakat pencari kerja guna meningkatkan kompetensi mereka.
"Khususnya, kepada para santri yang pesantrennya telah memiliki BLK Komunitas, saya minta sarana dan prasarana yang telah tersedia agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya," imbuhnya.
Baca juga: Wapres: Bonus demografi jadi berkah jika terserap pasar tenaga kerja
Wapres mengungkapkan, sebagaimana ia sering sampaikan, bahwa penciptaan sumber daya unggul dicirikan oleh dua faktor esensial yang sifatnya saling melengkapi, yaitu pemahaman atas ilmu-ilmu agama dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Kecakapan akan keduanya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa. Kita memang diperintah Allah Sw untuk memakmurkan bumi. Selain di pesantren melahirkan orang yang paham agama, karena memang itu perintahnya, tapi juga orang-orang yang memakmurkan bumi karena Allah menciptakan manusia dari tanah dan diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi," ungkapnya.
Wapres meresmikan BLK Komunitas Tahun 2022 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas di Lombok Tengah, NTB, Jumat, dengan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dan para alim ulama.
Baca juga: Wapres tegaskan dukungan "publisher rights" jadi undang-undang
Dalam kesempatan itu, Ida Fauziyah menyampaikan sejak 2017 sampai 2022, jumlah BLK Komunitas yang telah dibangun sebanyak 3.757.
Dari 3.757 BLK Komunitas itu, Kemenaker mengklasifikasikan menjadi tiga, yakni "Tumbuh" sebanyak 1.752 BLK Komunitas yaitu telah menyelenggarakan pelatihan dengan baik, BLK "Berkembang" sebanyak 876 BLK Komunitas dengan kriteria telah menyelenggarakan pelatihan dan menjalin kemitraan untuk pendanaan pelatihan dan pemberdayaan alumni, serta BLK "Mandiri" sebanyak 283 BLK Komunitas dengan kriteria telah memproduksi barang maupun jasa dan telah menghidupi lembaganya.
Pemerintah sendiri telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air mencapai nol persen pada 2024. Pada 2023-2024, Pemerintah memfokuskan pengentasan kemiskinan di 514 kabupaten dan kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstrem di angka 2,3 hingga 3 persen.
Baca juga: Wapres: Jangan studi banding sedot anggaran pengentasan kemiskinan
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
