Disnakertrans Jabar dorong pencari kerja punya sertifikasi kompetensi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) berupaya meningkatkan daya saing para pencari kerja di wilayahnya, dengan meningkatkan kompetensi mereka sekaligus mendorong para pencari kerja di daerah ini mempunyai sertifikasi kompetensi.

"Kami terus mendorong agar para pencari kerja bisa memiliki sertifikasi kompetensi. Ini karena di Jawa Barat, banyak lapangan pekerjaan atau investasi yang masuk ke sini namun peminat atau pencari kerjanya juga banyak dan itu bukan hanya dari Jawa Barat saja, tetapi dari luar Jawa Barat juga," kata Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik Garsadi ketika dihubungi, di Bandung, Kamis.

Berdasarkan data BPS Jabar, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 8,31 persen, turun sebesar 1,51 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 9,82 persen.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 25,58 juta orang, naik 0,84 juta orang dibanding Agustus 2021.

Sebanyak 10,64 juta orang (45,39 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebanyak 0,51 juta orang jika dibandingkan Agustus 2021.

Taufik menuturkan penurunan TPT tersebut merupakan penurunan TPT tertinggi kedua di tingkat nasional.

Walaupun demikian, Taufik mengatakan tingkat pengangguran Jabar turun tapi tidak secepat turunnya seperti provinsi yang lain, pasalnya Jabar ini memiliki banyak peluang kerja namun peminatnya juga banyak.

"Di sisi lain, tingginya investasi juga kebanyakan padat modal yang mengedepankan tenaga mesin," kata dia lagi.

Sebagai contohnya setiap investasi Rp1 triliun dari investor yang masuk ke Jabar, maka hal tersebut akan membuka 1.000 peluang tenaga kerja.

Namun, karena padat modal, maka jika ada investor yang menanamkan modalnya dengan jumlah yang sama, hanya membuka 100 tenaga kerja.

"Itu karena dengan sistem otomatisasi, jadi hanya butuh operator sehingga penurunannya sedikit," ujarnya pula.

Lebih lanjut, ia mengatakan jumlah angkatan kerja di Jabar, ternyata 40 persennya bukan warga Jabar.

"Contohnya, saya ambil kasus ya ketika job fair di Kabupaten Bekasi. Di mana angka pengangguran yang sangat tinggi, ternyata 60 persennya bukan warga Bekasi" kata dia lagi.

Sehingga di Jabar banyak lapangan pekerjaan atau investasi yang masuk ke Jabar tetapi peminat juga banyak.

Pihaknya mengakui bahwa Jabar merupakan provinsi dengan jumlah angkatan kerja terbanyak secara nasional, namun daya saing angkatan kerjanya masih rendah jika dibanding nasional bahkan dengan provinsi lain.

Hal ini merupakan tantangan besar dan mendasar bagi Pemprov Jabar.

Melalui Perpres Nomor 68 Tahun 2022 diharapkan akselerasi peningkatan kualitas dan produktivitas angkatan kerja di Jabar dapat bersaing dengan provinsi yang lain bahkan di taraf internasional.

Selain itu, dengan optimalisasi aksesibilitas ketenagakerjaan angka pengangguran di Jabar, dapat ditekan sehingga taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

Akan tetapi, kata dia pula, pihaknya tidak serta-merta menutup peluang untuk warga dari luar Jabar bekerja di Jabar. Hal tersebut menyalahi aturan seakan-akan Indonesia hanya milik sebuah wilayah saja.
Baca juga: Disnakertrans Jabar sebut perusahaan kesulitan gelar tes COVID-19
Baca juga: Disnakertrans sebut penyaluran BSU di Jabar capai 77 persen