"Kerja sama ini sekaligus mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menegaskan agar pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diprioritaskan dari dalam negeri, baik melalui BUMN maupun kerja sama dengan pelaku usaha swasta," kata Bamsoet, panggilan akrab Ketua MPR RI, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Bamsoet menanggapi pengembangan pabrik amunisi (peluru) pertama yang dikelola perusahaan swasta di daerah Turen, Malang. Perusahaan itu memproduksi amunisi peluru kaliber 5,56 milimeter dan kaliber 9 milimeter dengan target produksi 100 juta butir per tahun.
Kerja sama tersebut sebagai dukungan industri pertahanan swasta nasional terhadap langkah Kementerian Pertahanan dan PT Pindad yang sudah menandatangani Letter of Intent (LoI) penyediaan satu miliar amunisi per tahun.
Mulai tahun 2020 hingga 2023, PT. Pindad akan memasok empat miliar amunisi untuk Kementerian Pertahanan guna memenuhi kebutuhan TNI.
Menurut Bamsoet, masuknya peran swasta dalam industri pertahanan nasional telah memiliki landasan hukum, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Kebijakan tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 74 sebagai revisi dari regulasi terdahulu, yaitu Pasal 11 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Melalui keterlibatan swasta, diharapkan juga bisa mengurangi beban pengeluaran negara dalam membangun jaringan pasokan komponen industri pertahanan.
Bamsoet bahkan menyarankan agar Indonesia belajar dari Turki yang selama dua dekade terakhir telah mampu melepaskan sekitar 70 persen ketergantungan atas suplai impor alat pertahanan.
"Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah Turki yang membuka pintu masuknya sektor swasta di industri pertahanan mereka," jelas Bamsoet.
Pewarta: Fauzi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
