"Termasuk track record (latar belakang) yang bersangkutan, kemudian bagaimana memiliki kemampuan untuk berorganisasi secara baik dan apa pernah kena (diproses) DKPP, bagaimana hukumannya berat atau tidak," papar Rahmat disela rapat evaluasi Bawaslu se-Indonesia di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Baca juga: Bawaslu minta KPU buka data dalam tahapan coklit Pemilu 2024
Menurut dia, hal itu perlu dilihat oleh timsel. Sehingga, pihaknya memohon agar timsel menjunjung tinggi sifat independen dan netralitas dalam melaksanakan seleksi calon anggota Bawaslu di tingkat provinsi.
Menanggapi rekomendasi organisasi masyarakat (ormas) yang dimasukkan peserta bakal calon yang diyakini sebagai nilai plus untuk pertimbangan timsel, kata dia, hal itu tidak menjadi masalah.
"Silakan rekomendasi itu, tapi tetap kompetensi yang paling utama. Kalau direkomendasikan tapi ditanya wartawan misalnya, nggak bisa jawab apa-apa sama saja bohong," papar ex-officio DKPP Bawaslu RI ini.
"Kita menginginkan semua rekomendasi oleh ormas adalah orang-orang terbaik di ormas tersebut dan memiliki kompetensi di bidang kepemiluan," harap pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta periode 2009-2011 itu.
Saat ditanyakan, apakah rekomendasi dari ormas dapat menjadi nilai plus bagi para pendaftar, kata pria berlatarbelakang dosen Universitas Al Azhar Indonesia, itu sah-sah saja.
"Bisa saja dianggap sebagai nilai plus, karena punya jaringan dan mempunyai kerja sama yang baik dengan stakeholder yang ada," kata mantan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menambahkan.
Sebelumnya, Ketua Tim Seleksi perekrutan calon anggota Bawaslu Sulsel Anno Suparno menyatakan telah menutup pendaftaran. Jumlah peserta yang telah menyetorkan berkas administrasi sebanyak 155 orang. Rinciannnya, Laki-laki 102 orang dan perempuan 53 orang.
Dari jumlah itu, tercatat ada lima orang petahana Bawaslu Sulsel yang kembali mendaftar. Sedangkan untuk keterwakilan perempuan telah mencapai 34 persen, sehingga masa pendaftaran tidak diperpanjang.
Baca juga: Bawaslu RI tunggu respon presiden terkait akses data DP4
Baca juga: Bawaslu RI sebut kerawanan hoaks medsos berpotensi pada Pemilu 2024
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
