Mayoritas publik, mencapai 77,8 persen merasa puas dipimpin Presiden Jokowi, dan tren kepuasan tercatat tetap tinggi sepanjang tahun 2022Jakarta (ANTARA) - Hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan sebesar 77,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), dan 10,7 persen di antaranya menyatakan sangat puas.
"Mayoritas publik, mencapai 77,8 persen merasa puas dipimpin Presiden Jokowi, dan tren kepuasan tercatat tetap tinggi sepanjang tahun 2022," ucap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta S.K. dalam hasil survei yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Okta, tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi tidak lepas dari keberhasilan pemerintah menjaga kondisi perekonomian dan sosial-politik di tengah situasi menuju berakhirnya pandemi COVID-19 dan gejolak dunia akibat perang di Ukraina.
"Ketika banyak negara di dunia mengalami pelambatan ekonomi, Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang stabil pada kisaran 5 persen selama empat kuartal berturut-turut," tutur Okta.
Tekanan kuat terjadi pada penghujung tahun, di mana pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi, serta menguat-nya ancaman resesi global.
Baca juga: Survei Y-Publica: Kepuasan publik terhadap Jokowi capai 73,5 persen
Baca juga: Kepuasan publik pada Jokowi 76,7 persen menjelang tahun politik
"Setelah tiga tahun berjuang mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah memutuskan mencabut kebijakan PPKM dan tengah mempertimbangkan diakhiri-nya status pandemi, di mana tingkat antibodi masyarakat Indonesia mencapai 99 persen," ujar Okta menjelaskan.
Tahun 2022 juga ditutup dengan sukses penyelenggaraan KTT G20, yang sempat di bayang-bayangi oleh konflik antara Rusia dengan negara-negara Barat. Berganti ke tahun 2023, Indonesia mendapat giliran sebagai ketua ASEAN.
Sementara itu, dua kasus penegakan hukum yang menarik perhatian publik mencapai titik terang. Vonis terhadap Ferdy Sambo cs telah dijatuhkan, sedangkan PSSI yang menjadi pusaran masalah pasca-tragedi Kanjuruhan telah memilih ketua umum dan pengurus baru.
Setahun lagi menjelang Pemilu 2024, pemerintah juga dituntut untuk mengelola kebijakan secara tepat agar tidak menciptakan gejolak baru.
Baca juga: Survei Polmatrix: Kepuasan publik terhadap Jokowi capai 75,5 persen
Baca juga: Survei Algoritma: 61,3 persen publik puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf
"Gesekan dan perpecahan pada tingkat elite bisa berdampak pada keresahan pada tingkat akar rumput," kata Okta.
Survei CPCS dilakukan pada 10-15 Februari 2023, dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
