seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Pemprov DKI untuk serius dan memberi perhatian lebih terhadap perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.
"Perbaikan data itu terutama dari pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sedang berjalan pekan ini," kata Idris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Namun, ia mengapresiasi terhadap Pj Gubernur DKI karena punya fokus menangani kemiskinan ekstrem di Jakarta melalui pemadanan dan evaluasi data seperti data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), DTKS, dan carik Jakarta.
Ia menyebut, hal itu merupakan persoalan mendasar yang perlu dilakukan evaluasi karena banyaknya data tumpang tindih.
Baca juga: Pemprov DKI gelontorkan Rp17,18 triliun untuk bansos
Idris mengatakan hal itu mengakibatkan ketidakmerataan bantuan sosial.
"Di lapangan banyak ditemukan ada penerima yang mendapatkan lebih dari satu program bansos, sedangkan beberapa lainnya tidak mendapatkan bantuan sama sekali bahkan pada kelompok miskin ekstrem," katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan kejadian seperti itu harus ditangani dulu termasuk penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria harus dialihkan ke yang memenuhi.
Ia juga menekankan bahwa keadilan menjadi kunci penanganan kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Komisi E DPRD DKI minta SKPD bersinergi atasi kemiskinan ekstrem
"Kalau kita bisa menjaga alokasi bantuan sosial kita merata, adil dan tepat sasaran, Insya Allah target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jakarta dapat tercapai," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana mengatakan jumlah warga miskin di Ibu Kota tercatat sebanyak 95 ribu jiwa atau 0,89 persen per Maret 2022.
Menurut dia, angka kemiskinan ekstrem ini meningkat dari 0,6 persen menjadi 0,89 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
"Posisi kemiskinan ekstrem di Jakarta 2022 mencapai 0,89 persen," kata dia usai menghadiri Rapat Terbatas di Balai Kota DKI Jakarta, akhir Januari 2023.
Baca juga: Heru sinkronkan data kemiskinan tiap dua bulan
Pada periode sebelumnya, Maret 2021, angka kemiskinan ekstrem di Jakarta menyentuh 0,6 persen.
Suryana menuturkan kondisi ini mirip dengan apa yang terjadi di Bali.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
