"Bagi para perempuan ini, pemberdayaan ekonomi menjadi sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga alat untuk memerdekakan diri dari jerat kekerasan dan diskriminasi yang mengikat mereka," katanya dalam keterangan Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) perempuan saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan laki-laki.
Menurutnya, TPAK perempuan baru menunjukkan angka 54,3 persen, hal itu timpang dengan TPAK laki-laki yang 83,7 persen.
Baca juga: Kementerian PPPA anugerahkan penghargaan DRPLA kepada Pemkot Denpasar
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur partisipasi aktif perempuan dalam ranah ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan juga baru menunjukkan angka 76,26 pada 2021.
"Artinya, potensi perempuan masih belum maksimal," kata Bintang Puspayoga.
Dia menambahkan ketimpangan ini bukan karena perempuan lemah atau tidak kompeten, melainkan akibat konstruksi sosial patriarki yang mengakar selama berabad-abad.
Oleh karenanya, potensi para perempuan harus terus digali, salah satunya melalui program prioritas Kemen PPPA, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi berperspektif gender, yang mencakup kelompok perempuan secara luas, termasuk perempuan yang rentan mendapatkan diskriminasi ganda.
Mereka adalah perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas kekerasan dan bencana, serta perempuan warga binaan lembaga permasyarakatan.
Dia mengatakan perempuan yang berdaya secara ekonomi akan turut meningkatkan kesejahteraan keluarganya, memberikan nutrisi dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.
Kesejahteraan juga meminimalisasi potensi kekerasan, praktik eksploitasi anak, pekerja anak, bahkan perkawinan anak.
Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan berdaya mampu cetak generasi bebas stunting
Baca juga: Menteri PPPA: Pelibatan perempuan penting wujudkan kesetaraan gender
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
