Tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme itu adalah prasyarat utama yang mesti dilakukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana amanat konstitusiPalembang, Sumatera Selatan (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menyatakan siap memberikan asistensi atau membantu secara optimal terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Sumatra Selatan.
Firli Bahuri kepada wartawan di Palembang, Kamis, mengatakan tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme itu adalah prasyarat utama yang mesti dilakukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana amanat konstitusi.
"Oleh sebab itu sebagai lembaga negara (KPK) tentu pula berkewajiban melaksanakan amanat konstitusi tersebut," kata dia.
Firli menyatakan untuk menghasilkan asistensi yang optimal itu perlu dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi koordinasi yang kuat dan baik.
Adapun fungsi koordinasi yang dimaksud tersebut baginya yakni dilakukan melibatkan semua pihak antara Kementerian dan Lembaga maupun organisasi perangkat pemerintah daerah.
Baca juga: Firli sebut komitmen berantas korupsi kunci majukan kesejahteraan umum“Pertama dan utama karena kita punya tujuan yang sama yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, jadi tanpa koordinasi yang baik tentu semua tidak bisa berjalan optimal,” kata dia, di sela Dialog Publik bersama BNN RI, KPK, BNPT, dan LPSK di Markas Kepolisian Daerah Sumatra Selatan.
Untuk diketahui, pada dialog publik tersebut menghasilkan komitmen antarinstansi yang terlibat untuk melakukan penguatan terhadap setiap tugas pokok dan fungsi masing-masing dari hulu hingga ke hilir.
Di antaranya seperti, meminimalisir peredaran narkoba dilakukan dengan upaya pembentukan kampung tangkal narkoba di masyarakat, atau terkait terorisme atau faham radikalisme di bentuk kampung tangguh ideologi dan sebagainya.
Firli menegaskan terkait tugasnya memberantas korupsi, KPK sama sekali tidak pernah mengendurkan upaya pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah.
Bahkan justru, lanjutnya, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengetatkan pengawasan tindak pidana korupsi itu dengan memanfaatkan sistem informasi monitoring center for prevention (MPC) yang bisa diakses publik secara transparan melalui laman internet www.Jaga.id.
Baca juga: Firli Bahuri tegaskan tak ada janji satu kata pun kepada Lukas Enembe
Baca juga: Firli harap 2023 berikan semangat baru dalam pemberantasan korupsi
Pewarta: Muhammad Riezko Bima Elko
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
