Kemenkeu tunggu penyesuaian data sebelum alokasikan dana bansos pangan

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya akan menunggu terlebih dahulu penyesuaian data penerima sebelum mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) pangan yang akan disalurkan menjelang Ramadhan.

"Sekarang sudah ada data yang baru dan berbeda dari data lama," ungkap Isa saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, dirinya berharap penyaluran bansos pangan tersebut bisa segera dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Pasalnya untuk beras yang akan diberikan sudah tersedia di Perum Bulog. Adapun bansos pangan yang diberikan menjelang Ramadhan tahun ini rencananya meliputi beras, telur, dan daging ayam.

Isa menjelaskan daftar penerima bansos berada di Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga Kemenkeu dan Kemensos masih terus mendiskusikan mekanisme penyaluran bansos pangan menjelang Ramadhan.

Jika menggunakan data bansos tahun lalu, jumlah penerimanya yaitu sebanyak 20,65 juta. Namun data tersebut sedang diperbaharui sehingga Kemenkeu akan memastikan data penerima terlebih dahulu.

Selain data penerima, Kemenkeu juga sedang memastikan besaran harga beras yang menjadi patokan terlebih dahulu.

Meski begitu, ia mengungkapkan alokasi anggaran biasanya tidak menjadi hambatan dalam penyaluran beras bansos lantaran Bulog cenderung menyalurkan terlebih dahulu beras untuk bansos, barulah kemudian mengklaim anggarannya.

"Jadi beras sudah ada di Bulog kalau mau menyalurkan bisa, tinggal bagaimana mekanisme klaim kepada pemerintah," tuturnya.

Isa melanjutkan, nantinya alokasi anggaran untuk bansos pangan akan berasal dari anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

"Tetapi pelaksanaannya masih kami diskusikan karena kalau dari rapat kelihatannya penyaluran akan langsung dilakukan dari Bulog, tidak melalui Kemensos," tegas Isa.

Pemerintah akan menyalurkan bansos pangan untuk tiga bulan mulai Maret, April, dan Mei 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran bantuan pangan ditujukan untuk menekan dampak kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan.

“Ini sedang diatur regulasinya, bantuan ini akan diberikan dalam tiga bulan terutama kepada desil yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai,” ucap Airlangga saat Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 di Jakarta, Minggu (5/3).


Baca juga: Kemensos capai realisasi anggaran 2022 sebesar 98,58 persen
Baca juga: Kemenkeu pastikan anggaran tambahan bansos Rp24,17 triliun tersedia
Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran perlindungan sosial ditambah Rp18,6 triliun