"Artinya, pengalaman di dalam memulihkan beban rakyat akibat pandemi sebaiknya dikembangkan untuk terus menjadi spirit pemerintah di dalam memberdayakan rakyat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat malam.
Dengan spirit pemberdayaan masyarakat itu, kata dia, pemerintah tidak lantas membiarkan rakyat kembali seperti tidak ada pandemi.
Baca juga: Pemerintah jadikan PPKM sebagai instrumen perlindungan saat kasus naik
Padahal, selama pandemi banyak praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, di antaranya peningkatan semangat gotong royong dan meningkatnya kesadaran untuk menjaga kebersihan.
Bahkan, praktik-praktik baik yang telah dilaksanakan selama pandemi, terutama saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), banyak yang masih dapat diterapkan sampai kapanpun.
"Di era endemi, kebijakan PPKM tidak masalah dicabut asalkan berbagai fasilitas umum mendukung tetap dijaga. Misalnya, fasilitas cuci tangan sebaiknya tetap disediakan," kata Guru Besar Bidang Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Ia mengaku melihat beberapa institusi pemerintah malah meniadakan sarana cuci tangan. "Padahal budaya cuci tangan sangat baik," tegasnya.
Baca juga: Pemerintah tidak akan buru-buru menyatakan masuk ke fase endemi
Baca juga: Presiden apresiasi peran desa tangani pandemi dan dorong vaksinasi
Terkait dengan persiapan menuju endemi, dia mengatakan hal itu perlu didukung kebijakan perlindungan kesehatan yang baik, khususnya masyarakat miskin dan perdesaan agar produktivitasnya terjaga.
"Kemudian, perlu dibarengi dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas produk dan ekspansi pasar," kata Prof Rosyadi.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
