"Padahal kita perlu melihat bagaimana masa depan pembangunan Papua seperti apa kedepannya. Kalau misalkan terus-menerus ada konflik seperti ini, ya tentunya Papua mengalami hambatan dalam membangun," kata Syauqillah di Jakarta, Sabtu.
Syauqillah mengatakan kondisi tersebut kian menambah urgensi penanganan masalah KKB, terutama di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah demi kesejahteraan Papua.
Dia melanjutkan aksi terror yang dilancarkan oleh KKB tidak sejalan dengan kerangka pembangunan Papua yang sejatinya diperuntukkan masyarakat Papua itu sendiri.
Artinya, ketika pembangunan macet, secara jangka panjang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. Misalkan, akses jalan dari satu wilayah ke wilayah yang lain.
"Setidaknya masyarakat Papua itu, dengan aksi kekerasan yang terjadi di Papua, yang terkena dampak tentunya adalah masyarakat Papua, rakyat Papua atau siapapun yang ada di Papua itu akan terkena dampaknya, terutama dampak negatif," ujarnya.
Dia pun meminta pemerintah menyiapkan strategi dan pendekatan-pendekatan, baik soft maupun hard approach, untuk penuntasan masalah KKB.
Lebih lanjut, dia mengatakan penyelesaian masalah KKB Papua hendaknya dimulai dengan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dan menyamakan persepsi melalui dialog.
Persoalannya adalah bagaimana komitmen para pemangku kepentingan yang ada di Papua untuk benar-benar menjaga Papua tetap damai dan bisa menjadi wilayah berkembang.
"Diperlukan komitmen semua pihak untuk melaksanakannya, kalau misalkan komitmen itu hanya satu pihak itu tidak akan jalan. Artinya perdamaian atau dialog itu hanya dibangun oleh satu saja tidak akan bisa berjalan," kata Syauqillah.
Akan tetapi, yang paling penting masalah KKB sejatinya bisa diselesaikan dengan kerangka pendekatan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa.
"Kita punya ideologi Pancasila yang tertuang dalam sila ke-4, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentunya ini yang menjadi simbolitas kita semua, dan juga perlu juga lihat sila yang lain yakni sila ke-3, Persatuan Indonesia. Tentunya harus juga mencerminkan posisi keadilan bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.
Akibat serangan KKB sejak 2017 hingga 2023, tercatat telah jatuh korban tewas lebih dari 34 orang warga sipil dan 12 orang aparat keamanan.
Hal itu jelas merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan atas nama apa pun. Terlebih yang menjadi objek pembantaian kebanyakan adalah warga sipil, yang dalam hukum perang (law humaniter) sekali pun, terlarang untuk diserang dan diperangi.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
