Lolly menyebut tidak hanya Bawaslu RI, namun juga Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
"Bawaslu hari ini dalam konteks menggandeng partai politik supaya bisa memberikan pendidikan demokrasi terbaik buat publik. Bawaslu dengan partai politik hari ini kami harapkan tidak berjarak," kata Lolly di sela acara "Bincang-Bincang Bawaslu dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024" di Jakarta, Sabtu.
Lolly pun mempersilakan parpol peserta pemilu untuk bertemu dan berkomunikasi ringan dengan lembaganya dalam upaya membangun kedekatan, seperti "ngopi" bersama.
"Ngopi boleh, ngopilah ke kantor Bawaslu (di) Thamrin terbuka 24 jam untuk seluruh partai politik. Kantor Bawaslu provinsi, kabupaten/kota terbuka 24 jam untuk partai politik kalau mau ngopi," tuturnya.
Namun, lanjut dia, Bawaslu tetap memperhatikan sejumlah batasan agar kedekatan antara Bawaslu dan parpol tersebut tidak menimbulkan fitnah.
"Agar tidak menimbulkan fitnah jangan dilakukan di ruang gelap, tidak boleh di ruang tertutup, tidak boleh kemudian di ruang yang memungkinkan orang berasumsi buruk, itu enggak boleh," imbuhnya.
Lolly juga menyebut batasan lain dalam menjalin kedekatan dengan parpol ialah tidak diskriminatif kepada parpol tertentu saja. Untuk itu, kedekatan yang dijalin harus sama rata dengan semua parpol peserta pemilu.
"Kami harus dekat dengan seluruh partai, yang tidak boleh kita dekat dengan hanya kepada sebagian partai. Termasuk kalau jauh, ya jauhnya sama, tidak boleh yang satu dekat yang satu jauh," ucapnya.
Dia menyebut Bawaslu menempatkan parpol sebagai mitra strategis sehingga perlu menjalin kedekatan agar memudahkan lembaganya dalam mencegah terjadinya pelanggaran oleh partai politik peserta pemilu.
Hal tersebut, kata dia, lantaran tahapan Pemilu 2024 saat ini masih sosialisasi parpol, sedangkan masa kampanye baru akan berlangsung pada 28 November mendatang.
"Karena Bawaslu saat ini perspektifnya melakukan pencegahan. Orang mencegah itu komunikasinya harus kooperatif, baik, tidak berjarak," ujarnya.
Dengan begitu, Lolly berharap kualitas demokrasi pada Pemilu 2024 pun akan minim pelanggaran oleh para peserta yang ikut berkontestasi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Minimnya pelanggaran hanya bisa dilakukan kalau komunikasi Bawaslu, KPU, dengan parpol ini bagus," kata Lolly.
Pada acara tersebut, hadir sejumlah perwakilan partai politik untuk mendengarkan paparan materi, yakni Partai Golkar, PPP, PSI, PKS, PKB, PBB, Partai Buruh, Partai Hanura, PAN, dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN).
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
