Kita juga menilai beberapa usulan bukan skala prioritasJakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat menganggarkan Rp1,38 triliun untuk menindaklanjuti ribuan usulan pembangunan yang telah ditampung dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan di wilayah tersebut.
"Diakomodir di tahun 2024 itu sebanyak Rp1,38 triliun lebih," kata Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko saat membuka Musrenbang
Tingkat Kota di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menerima 2.433 usulan perencanaan pembangunan dari warga. Usulan tersebut terdiri dari pembangunan jalan dan taman, perbaikan saluran air, pelatihan usaha dan kerja hingga penyelesaian kemacetan.
Namun setelah ditelaah oleh beberapa pihak, tercatat ada 946 usulan yang ditolak pemerintah Kota Jakarta Barat.
Beberapa alasan penolakan tersebut dibeberkan Yani seperti fasilitas yang dinilai masih layak hingga terkendala lahan pembangunan. "Kita juga menilai beberapa usulan bukan skala prioritas," kata dia.
Baca juga: Pemkot Jakbar tampung usulan perbaikan jalan di Kebon Jeruk
Baca juga: Pemkot Jakbar paparkan 4.934 usulan kegiatan 2023 pada Musrenbang
Pihaknya akhirnya menyetujui 1.487 usulan pembangunan. Tercatat sebanyak 218 usulan akan direalisasikan tahun ini dan sisanya tahun 2024.
Pemkot Jakarta Barat (Jakbar) juga menerima usulan 750 dari kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan tersebut terdiri dari bidang kesejahteraan rakyat (kesra) dan pemerintahan.
Pengerjaan usulan tersebut akan dilakukan secepatnya agar warga bisa memanfaatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
Yani berharap seluruh suku dinas pengampuh dapat mengerjakan seluruh usulan pembangunan demi kemajuan Jakarta Barat.
Pihaknya akhirnya menyetujui 1.487 usulan pembangunan. Tercatat sebanyak 218 usulan akan direalisasikan tahun ini dan sisanya tahun 2024.
Pemkot Jakarta Barat (Jakbar) juga menerima usulan 750 dari kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan tersebut terdiri dari bidang kesejahteraan rakyat (kesra) dan pemerintahan.
Pengerjaan usulan tersebut akan dilakukan secepatnya agar warga bisa memanfaatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
Yani berharap seluruh suku dinas pengampuh dapat mengerjakan seluruh usulan pembangunan demi kemajuan Jakarta Barat.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
