Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menegaskan bahwa dirinya akan memilih sekretaris daerah (sekda) yang terbaik bagi Kabupaten Bandung Barat dari semua calon yang ada.
"Yang jelas, sebagai bupati, tentu saya akan memilih calon sekda yang terbaik dari tiga pilihan yang ada," kata Hengki di Bandung Barat, Jumat.
Meski demikian, ia menjelaskan bawa para calon sekda yang nantinya terpilih, selain harus menguasai kondisi sosial dan budaya Bandung Barat, juga haruslah berdomisili dan ber-KTP Bandung Barat.
Ini mengingat, dari ketiga calon yang ada, tidak satupun yang tinggal, berdomisili dan memiliki KTP Bandung Barat, hingga menimbulkan polemik penolakan calon Sekda KBB oleh sebagian masyarakat karena tidak ada yang berasal dari Bandung Barat.
"Padahal domisili itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada Bandung Barat," ujarnya.
Terkait domisili itu, Hengki juga sedikit menyentil perihal banyaknya ASN dan pejabat yang tinggal di luar Bandung Barat.
"Akhirnya perputaran uang dari gaji dan tunjangan yang mereka dapat justru terjadi di luar Bandung Barat," tuturnya.
Oleh karena itu, Hengki terus mengimbau agar seluruh ASN dan pejabat yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera pindah dan memiliki KTP Bandung Barat.
"Saya sendiri, setelah ditetapkan sebagai Wakil Bupati pada 2018 lalu, saya langsung pindah untuk berdomisili di Bandung Barat dan ber-KTP Bandung Barat," tuturnya.
Berbagai hal tersebut, diungkapkan Hengki, juga sebagai tanggapan atas polemik penolakan dari sebagian masyarakat terkait calon sekretaris daerah (sekda) yang datang dari luar Kabupaten Bandung Barat.
Namun, menurutnya hal tersebut wajar dan pasti akan terjadi di era negara demokratis.
"Menurut saya, di era demokrasi seperti saat ini, adanya suara aspirasi masyarakat merupakan hal yang wajar dan adalah sebuah keniscayaan," ucapnya.
Sebelumnya, spanduk berisi penolakan pejabat Sekda Kabupaten Bandung Barat (KBB) banyak terpasang, salah satunya terpasang di gedung DPRD KBB di Jalan Raya Tagog Padalarang, Kamis (30/3).
Di spanduk tersebut tertulis "Kami Menolak Sekda dari Luar Kabupaten Bandung Barat", "di KBB Juga Banyak ASN Berprestasi". Kemudian di bagian bawahnya tertulis "Koalisi Masyarakat KBB".
Spanduk ini disinyalir sebagai sindiran kepada salah satu calon sekda, sebab salah satu nama yang lolos tiga besar Sekda KBB berasal dari luar kabupaten.
Berdasarkan rapat pleno hasil akhir seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah KBB, panitia seleksi telah menetapkan tiga besar, yaitu Kepala DP2KBP3A KBB Eriska Hendrayana, Kadis Perkim KBB Ade Zakir, dan Kadisnakertrans Kota Serang Moch Poppy Nopriadi.
Proses penetapan Sekda KBB hingga kini belum diputuskan oleh Bupati KBB Hengki Kurniawan. Padahal tiga nama sudah disodorkan oleh Tim Panitia Seleksi sejak 20 Maret 2023 dan saat ini bupati dengan hak prerogatifnya tinggal memutuskan.
Baca juga: Bandung Barat fokus pemberian vaksin LSD pada sapi perah
Baca juga: Empat rumah dan dua jalan terdampak longsor di Kabupaten Bandung
"Yang jelas, sebagai bupati, tentu saya akan memilih calon sekda yang terbaik dari tiga pilihan yang ada," kata Hengki di Bandung Barat, Jumat.
Meski demikian, ia menjelaskan bawa para calon sekda yang nantinya terpilih, selain harus menguasai kondisi sosial dan budaya Bandung Barat, juga haruslah berdomisili dan ber-KTP Bandung Barat.
Ini mengingat, dari ketiga calon yang ada, tidak satupun yang tinggal, berdomisili dan memiliki KTP Bandung Barat, hingga menimbulkan polemik penolakan calon Sekda KBB oleh sebagian masyarakat karena tidak ada yang berasal dari Bandung Barat.
"Padahal domisili itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada Bandung Barat," ujarnya.
Terkait domisili itu, Hengki juga sedikit menyentil perihal banyaknya ASN dan pejabat yang tinggal di luar Bandung Barat.
"Akhirnya perputaran uang dari gaji dan tunjangan yang mereka dapat justru terjadi di luar Bandung Barat," tuturnya.
Oleh karena itu, Hengki terus mengimbau agar seluruh ASN dan pejabat yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera pindah dan memiliki KTP Bandung Barat.
"Saya sendiri, setelah ditetapkan sebagai Wakil Bupati pada 2018 lalu, saya langsung pindah untuk berdomisili di Bandung Barat dan ber-KTP Bandung Barat," tuturnya.
Berbagai hal tersebut, diungkapkan Hengki, juga sebagai tanggapan atas polemik penolakan dari sebagian masyarakat terkait calon sekretaris daerah (sekda) yang datang dari luar Kabupaten Bandung Barat.
Namun, menurutnya hal tersebut wajar dan pasti akan terjadi di era negara demokratis.
"Menurut saya, di era demokrasi seperti saat ini, adanya suara aspirasi masyarakat merupakan hal yang wajar dan adalah sebuah keniscayaan," ucapnya.
Sebelumnya, spanduk berisi penolakan pejabat Sekda Kabupaten Bandung Barat (KBB) banyak terpasang, salah satunya terpasang di gedung DPRD KBB di Jalan Raya Tagog Padalarang, Kamis (30/3).
Di spanduk tersebut tertulis "Kami Menolak Sekda dari Luar Kabupaten Bandung Barat", "di KBB Juga Banyak ASN Berprestasi". Kemudian di bagian bawahnya tertulis "Koalisi Masyarakat KBB".
Spanduk ini disinyalir sebagai sindiran kepada salah satu calon sekda, sebab salah satu nama yang lolos tiga besar Sekda KBB berasal dari luar kabupaten.
Berdasarkan rapat pleno hasil akhir seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah KBB, panitia seleksi telah menetapkan tiga besar, yaitu Kepala DP2KBP3A KBB Eriska Hendrayana, Kadis Perkim KBB Ade Zakir, dan Kadisnakertrans Kota Serang Moch Poppy Nopriadi.
Proses penetapan Sekda KBB hingga kini belum diputuskan oleh Bupati KBB Hengki Kurniawan. Padahal tiga nama sudah disodorkan oleh Tim Panitia Seleksi sejak 20 Maret 2023 dan saat ini bupati dengan hak prerogatifnya tinggal memutuskan.
Baca juga: Bandung Barat fokus pemberian vaksin LSD pada sapi perah
Baca juga: Empat rumah dan dua jalan terdampak longsor di Kabupaten Bandung
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
