“Terdiri dari pengadaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) 47.535 ton dan komersil 39.279 ton,” kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin.
Penyerapan beras tersebut berasal dari 6.921 ton pada bulan Januari, 6.774 ton pada Februari dan 73.119 ton pada Maret. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, realisasi serapan beras pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan capaian tahun lalu yang pada akhir Maret 2022 mencapai 64.068 ton.
Guna meningkatkan pengadaan CBP, Dirut Bulog yang akrab disapa Buwas itu menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komitmen pasokan dengan sejumlah penggilingan beras untuk membantu pengadaan 60 ribu ton hingga sebelum Idul Fitri.
Tercatat sebanyak 27 penggilingan beras dari delapan wilayah seperti PT. Wilmar Padi Indonesia, PT Buyung Putra Pangan hingga PT Food Station Tjipinang Raya terlibat dalam komitmen pengadaan beras. Jumlah pasokan beras yang akan diberikan masing-masing mitra pengadaan tersebut beragam, mulai dari 500 ton hingga 5 ribu ton.
“Untuk saat ini mitra penggilingan belum bersedia komitmen dalam jumlah besar karena bahan baku masih terbatas dengan harga masih di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah),” ucapnya.
Melalui penyerapan beras yang mencapai 86 ribu ton membuat stok beras yang dikuasai Bulog per 31 Maret 2023 menjadi 245.223 ton dengan rincian stok CBP 233.661 ton dan stok komersil 11.561 ton.
“Adapun jumlah stok yang dikuasai ke depannya akan semakin bertambah dengan meningkatnya realisasi pengadaan beras dalam negeri,” jelasnya.
Lebih lanjut Buwas menyampaikan realisasi penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP) hingga 31 Maret yang bertujuan menjaga stabilisasi harga beras di tingkat konsumen telah mencapai 553.643 ton.
“Bulog berupaya agar penyaluran SPHP beras dapat menjangkau konsumen secara langsung melalui saluran ritel modern,” kata dia.
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
