Australia menyusul langkah negara-negara lain yang telah lebih dulu mengumumkan larangan penggunaan aplikasi berbagi video milik China itu karena masalah keamanan.
Perdana Menteri Anthony Albanese dilaporkan telah menyetujui larangan pemerintah atas penggunaan TikTok setelah peninjauan selesai dilakukan oleh departemen dalam negeri.
Negara Bagian Victoria juga akan melarang aplikasi berbagi video pendek itu dari perangkat seluler pemerintah, menurut surat kabar The Age, yang mengutip seorang pejabat pemerintah negara bagian yang mengatakan bahwa Victoria akan mengikuti arahan pemerintah federal.
Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Kanada, Belgia, dan Komisi Eropa telah melarang TikTok dari perangkat resmi pemerintah karena isu keamanan.
TikTok sedang dalam pengawasan ketat karena muncul ketakutan bahwa data pengguna platform yang dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di Beijing, ByteDance, itu akan berakhir di tangan Pemerintah China.
General Manager Tiktok Australia Lee Hunter mengatakan bahwa perusahaannya kecewa karena mengetahui larangan tersebut dari media. Padahal dia mengaku telah berulang kali menawarkan diri untuk terlibat secara konstruktif membahas kebijakan itu dengan pemerintah.
"Kami menekankan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa TikTok menimbulkan risiko keamanan bagi warga Australia, dan (TikTok) tidak boleh diperlakukan berbeda dengan platform media sosial lainnya," katanya seperti dikutip The Age.
Sumber: Reuters
Baca juga: Barat mendadak melarang TikTok
Baca juga: Amerika Serikat segera loloskan legislasi terkait TikTok
Baca juga: Selandia Baru ikut negara lain larang TikTok dari perangkat pemerintah
Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
