"Pimpinan DPR RI dapat menyampaikan surat kepada Presiden SBY terkait lontaran-lontaran atau isu-isu yang belum jelas persoalannya yang mengakibatkan kerugian yang besar," kata Ketua BK DPR RI, M Prakosa dalam keterangan persnya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, BK DPR RI menilai langkah-langkah Menteri BUMN sangat tidak tepat.
"BK DPR minta kepada menteri BUMN untuk lebih berhati-hati kedepan dalam melemparkan isu-isu ke publik jika ketidakhati-hatian menteri BUMN memberikan dampak yang luar biasa dan merugikan, baik yang terkait individu maupun lembaga negara," katanya.
Dahlan juga dianggap menciptakan kegaduhan arena salah mengidentifikasi dan menyebutkan nama orang yang disangka memeras BUMN.
DPR meminta Menteri BUMN lebih cermat dan akurat lagi, padahal Dahlan adalah pejabat publik yang harusnya menciptakan harmoni antar lembaga negara.
"Melontarkan isu yang tidak hati-hati akhirnya menimbulkan kagaduhan politik," ujarnya.
(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2012
