Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menjelaskan SUN yang diterbitkan tersebut memiliki jenis kupon tetap atau Fixed Rate (FR) seri FR0065 yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
Kupon SUN yang diterbitkan kali ini mencapai 6,625 persen dengan imbal hasil (yield) 6,8 persen, yang akan jatuh tempo pada 15 Mei 2033.
Private placement adalah metode penjualan SUN yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak, dengan ketentuan dan persyaratan SUN sesuai kesepakatan.
Penerbitan SUN secara private placement merupakan salah satu cara pemerintah dalam membiayai sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN KITA edisi Maret 2023 mencatat realisasi pembiayaan anggaran per Februari 2023 mencapai Rp182,19 triliun atau 30,5 persen terhadap target.
Realisasi pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp186,89 triliun atau 26,8 persen terhadap target, yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp177,73 triliun dan pinjaman neto sebesar negatif Rp9,17 triliun.
Pinjaman neto berasal dari pinjaman dalam negeri (neto) senilai negatif Rp182,60 miliar dan pinjaman luar negeri (neto) sebesar Rp9,35 triliun.
Di samping pembiayaan utang, pemerintah mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk investasi sebesar negatif Rp5,55 triliun yang digunakan untuk investasi pemerintah sebesar negatif Rp6 triliun dan memperoleh penerimaan kembali dari investasi sebesar Rp445,5 miliar.
Pemerintah juga memberikan pinjaman sebesar Rp766,6 miliar dan merealisasikan anggaran untuk pembiayaan lainnya senilai Rp82,3 miliar.
Baca juga: Pemerintah terbitkan SUN "private placement" untuk PPS Rp1,34 triliun
Baca juga: Kemenkeu: Minat lelang SUN cukup baik di tengah berita perbankan AS
Baca juga: Kemenkeu: Minat lelang SUN masih solid didorong optimisme ekonomi RI
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
