Sistem dibangun melalui inovasi berbasis pada peningkatan pelayanan, yang mudah diakses oleh publik dan dipahami oleh semua pegawai, sehingga diperlukan media sosialisasi kepada semua stakeholders ....Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan integritas para pegawai di setiap satuan kerja agar terbebas dari praktik korupsi, dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Jawa Barat.
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan I Nyoman Radiarta dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, mengatakan, terdapat tiga hal yang perlu dipersiapkan untuk meraih predikat WBK/WBBM yaitu sistem, fasilitas, dan sumber daya manusia (SDM).
“Sistem dibangun melalui inovasi berbasis pada peningkatan pelayanan, yang mudah diakses oleh publik dan dipahami oleh semua pegawai, sehingga diperlukan media sosialisasi kepada semua stakeholders yang semuanya terstandar dalam Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan,” ujar Nyoman.
Baca juga: KKP kembangkan VOGA dan SFV untuk kawal program berbasis ekonomi biru
Faktor kedua yakni fasilitas, dengan fasilitas yang ada bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan informasi yang jelas serta memberikan asistensi bagi semua stakeholders.
"Fasilitas tidak harus selalu baru, tapi bagaimana kita bisa menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut secara efektif, misalnya ruang layanan publik, di situ kita lengkapi fasilitas-fasilitasnya, sampai ke hal-hal kecil seperti petunjuk arah, toilet, dan sebagainya dan juga jangan ada aset yang tidak terpakai, semuanya harus dapat dimanfaatkan," tuturnya.
Sementara itu terkait faktor SDM, menurut Nyoman, dukungan tim kerja harus solid dengan pimpinan sebagai role model dalam implementasi reformasi birokrasi menuju zona WBK/WBBM. Pimpinan harus memegang kendali dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan perkantoran, untuk menuju birokrasi yang simpel, efektif, transparan, dan bebas korupsi.
Baca juga: Trenggono: Perubahan nomenklatur BRSDM KKP tidak pengaruhi kinerja
Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang merupakan satuan pendidikan atau unit pelaksana teknis KKP di bawah naungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).
Saat ini BRSDM telah memiliki 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berpredikat menuju WBK/WBBM.
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
