"Bagi pelaku UMK, untuk mendapatkan sertifikat halal itu cukup mudah. Yang sulit adalah komitmen dan tanggung jawab atas sertifikat halal tersebut," kata Yandri Susanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Yandri menegaskan, "Jangan sampai UMK yang sudah mendapatkan sertifikat halal menggunakan bahan-bahan yang tidak halal dalam menghasilkan suatu produk."
Ia mencontohkan pembuatan makanan tidak boleh menggunakan bahan-bahan atau zat yang berbahaya bagi manusia.
"Kalau masih ada makanan yang menggunakan bahan-bahan seperti zat pewarna pakaian, boraks, atau formalin, itu berarti tidak halal," ujar anggota Komisi VIII DPR ini.
Yandri mengatakan bahwa pemberian sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMK melalui mekanisme self-declare, yakni pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri, harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku UMK sendiri.
"Dengan self-declare, pelaku UMK sendiri yang menyatakan produknya halal atau tidak. Artinya, pelaku UMK itu harus bertanggung jawab atas pernyataannya di dunia dan akhirat," tutur Yandri.
Kepada pelaku UMK, Yandri menuturkan bahwa Pemerintah akan mewajibkan sertifikat halal pada produk-produk, salah satunya produk makanan dan minuman. Kewajiban ini akan berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Dalam mendukung kewajiban sertifikat halal itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 untuk satu juta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
"Sebagai negara muslim terbesar, produk makanan halal Indonesia berada di peringkat kedua dunia. Saat ini, Indonesia masih kalah dari Malaysia. Kita sedang berusaha agar Indonesia menjadi pusat produk makanan halal terbesar dunia," ujarnya.
Baca juga: Disdagin Tanjungpinang fasilitasi 90 IKM peroleh sertifikasi halal
Baca juga: Kemenag Papua menargetkan 264 sertifikat halal pada 2024
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
