Seoul (ANTARA) - Korea Selatan akan membahas dengan Amerika Serikat tentang "isu-isu yang muncul" sebagai akibat dari kebocoran dokumen rahasia AS, menurut seorang pejabat kepresidenan Korsel, Minggu (9/4).

Sejumlah dokumen rahasia militer AS baru-baru ini beredar di internet.

Dokumen-dokumen itu memberikan informasi parsial dan dibuat sekitar sebulan lalu tentang perang di Ukraina, kata tiga pejabat AS kepada Reuters pada Jumat.

Mereka menambahkan bahwa Rusia atau elemen-elemen pro-Rusia kemungkinan terlibat dalam insiden tersebut.

Reuters belum bisa memverifikasi keaslian dokumen-dokumen itu.
Baca juga: Korsel minta kerja sama China, Rusia untuk cegah tes rudal Korut

Departemen Kehakiman AS sebelumnya mengatakan mereka sedang menyelidiki kebocoran tersebut.

Pada salah satu dokumen, yang diperoleh Reuters, ada rincian diskusi internal para pejabat tinggi Korsel.

Diskusi itu membahas soal tekanan AS terhadap Seoul untuk membantu memasok senjata ke Ukraina, dan bagaimana Korsel menolak melakukannya.

Dokumen tak bertanggal tersebut mengatakan bahwa Korsel setuju untuk menjual roket artileri untuk membantu AS mengisi gudang senjata mereka.

Disebutkan pula bahwa seharusnya "pengguna akhir" dari senjata itu adalah militer AS.

Namun secara internal, para pejabat tinggi Korsel khawatir bahwa AS akan mengalihkan amunisi tersebut ke Ukraina.
Baca juga: Korsel dan AS akan berunding untuk tangkal ancaman Korut

Laporan itu, yang sebagian didasarkan pada informasi intelijen, menunjukkan bahwa Washington telah memata-matai Seoul, salah satu sekutu AS paling penting.

Pejabat kepresidenan Korsel tersebut menolak menjawab pertanyaan wartawan tentang aksi mata-mata AS atau mengonfirmasi kebenaran dari dokumen yang bocor itu.

Saat ditanya apakah Korsel berencana mengajukan protes atau meminta penjelasan AS, pejabat yang berbicara secara anonim itu mengatakan bahwa pemerintah akan memeriksa sejumlah kasus yang melibatkan negara lain.
Baca juga: AS cari sumber kebocoran dokumen intelijen sangat rahasia

Korsel telah menyepakati pengiriman ratusan tank, pesawat terbang dan senjata lain ke Polandia, salah satu anggota NATO, setelah Rusia menginvasi Ukraina.

Namun, Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa undang-undang Korsel melarang pengiriman senjata ke negara-negara yang terlibat konflik, sehingga Seoul tidak bisa memasok senjata ke Ukraina.

Pejabat itu mengatakan tidak ada perubahan dalam kebijakan Korsel tersebut.

Yoon dijadwalkan bertemu Presiden AS Joe Biden pada 26 April dalam kunjungan kenegaraan ke Washington.

Sumber: Reuters

Baca juga: Korsel, Jepang dan AS desak dunia pulangkan pekerja Korut

Penerjemah: Anton Santoso
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023