Seperti dikutip Kantor Berita Yonhap, pimpinan DP Park Hong-keun mengatakan bahwa apabila laporan tersebut benar, maka itu akan menjadi tindakan yang tidak akan pernah dapat diterima di antara dua negara yang telah bersekutu selama 70 tahun itu.
Selain itu, itu juga merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan serta kecurangan diplomatik yang merusak kepercayaan bilateral secara langsung, tambahnya.
Park meminta Majelis Nasional segera menggelar pertemuan komite urusan luar negeri, intelijen, dan pertahanan Korsel guna membahas masalah tersebut.
"Meski tidak masuk akal bahwa kantor kepresidenan suatu negara ditembus oleh penyadapan, tindakan penyadapan di kantor kepresidenan negara sekutu juga sulit untuk diterima dari sudut pandang yang masuk akal," kata Ketua DP Lee Jae-myung.
Lee menambahkan DP akan merespons masalah itu dengan tegas sembari memverifikasi semua detail secara objektif.
Korsel akan melakukan konsultasi yang diperlukan dengan AS mengenai isu-isu terkait badan intelijen AS menyadap Pemerintah Korsel, sebut Yonhap mengutip kantor kepresidenan negara itu.
Dalam laporan Yonhap, seorang pejabat kepresidenan Korsel yang tidak disebutkan namanya, Minggu (9/4), mengatakan bahwa kantor tersebut akan mempertimbangkan respons sembari meninjau preseden yang ada dan kasus-kasus di negara lain.
Pewarta: Xinhua
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
