Jakarta (ANTARA) - Organisasi Persatuan Istri TNI Dharma Pertiwi meminta semua pihak yang terkait untuk menjaga koordinasi penanganan penurunan angka prevalensi stunting yang baik bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Pada dasarnya perjuangan menurunkan stunting ini tidak sulit. Selama terjalin koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak,” kata Ketua Umum Dharma Pertiwi, Veronica Yulis Prihayati Yudo Margono dalam Webinar Seri 2 Praktik Baik De’Best 1.000 HPK yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Veronica menuturkan bahwa organisasinya sebagai penerus cita-cita Tokoh Pahlawan Ibu Katini, terus menjaga koordinasi yang baik bersama BKKBN untuk peduli terhadap perkembangan generasi yang akan datang.

Baca juga: Dharma Pertiwi: Aksi bersama penting untuk turunkan stunting

Salah satunya adalah mengatasi persoalan stunting yang sampai hari ini lekat menghantui anak bangsa. Kesiapan pihaknya dalam mendukung dan membantu menyukseskan program desa dan kelurahan dapat terlihat dari aksi nyata menggencarkan kampanye cegah stunting di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mempengaruhi fisik maupun mental anak.

Kampanye itu sudah digencarkan di sejumlah daerah bersama BKKBN melalui kegiatan roadshow beberapa waktu lalu. Melalui kampanye pentingnya 1.000 HPK untuk kehidupan anak, Dharma Pertiwi mengedukasi warga desa dengan memperhatikan jenis makanan, bentuk makanan, porsi, pemenuhan nutrisi serta frekuensi makanan yang diberikan pada buah hati. Tidak lupa tetap menjalankan enam langkah pola asuh 1.000 HPK.

“Saat ini kita perlu terus tindak lanjuti bersama program bebas stunting tersebut, sampai ke tingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai tantangan seperti pemenuhan gizi anak sampai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kualitas sumber daya manusia akan terus ada. Namun, dengan diperkuatnya kerja sama dan koordinasi yang baik, kontribusi setiap pihak dapat menuntun Indonesia mencapai target angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024 dan mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045.

“Harapan ke depan semoga upaya kita dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting dapat terwujud dalam capaian yang memuaskan. Selamat berjuang, tetap semangat dan optimistis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab,” ujarnya.

Dalam acara yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengingatkan setiap pihak untuk tidak abai terhadap masa 1.000 HPK yang berjalan sampai anak berusia dua tahun.

Baca juga: BKKBN minta pemda tak abaikan 1.000 HPK sebagai penentu anak stunting

Baca juga: BKKBN-Dharma Pertiwi gencarkan kampanye pencegahan stunting di Sultra


Pengawalan kepada keluarga berisiko stunting harus berjalan sebaik mungkin, karena intervensi yang dijalankan menyangkut pada siklus hidup manusia mulai sejak ibu hamil sampai dengan anak dilahirkan.

Dalam hal ini, BKKBN memperkuat koordinasi dan kolaborasi tidak hanya bersama TNI/Polri maupun kementerian/lembaga terkait. Melainkan juga memanfaatkan peran pemda dalam mengawasi keluarga berisiko stunting, menggerakkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memberikan pendampingan sampai menerjunkan jajarannya untuk menghadirkan program Bina Keluarga Balita (BLB) di tiap desa.

“Saya minta janganlah meninggalkan generasi yang lemah. Kalau ibu mau hamil dan melahirkan, rencanakanlah dengan baik. Kemudian, jangan sampai anak kita menjadi generasi yang lemah dan tidak pintar,” katanya.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023