Wakapolda Sultra Brigjen Pol Dwi Iriyanto di Kendari, Kamis mengatakan pelaksanaan rapat koordinasi bersama lintas sektor tersebut untuk menyamakan persepsi, terutama dalam penanganan arus mudik Lebaran 2023.
"Rapat Koordinasi lintas sektoral bersama jajaran Forum komunikasi pimpinan daerah ini digelar persiapan arus mudik lebaran tahun ini. Keselamatan berkendara dan kontrol harga bahan pokok menjadi prioritas dalam rapat ini," katanya.
Polda Sultra bersama lintas sektor terkait menggelar rapat koordinasi dalam menghadapi arus mudik itu, diikuti jajaran pejabat utama Polda serta jajaran Polres se-Sultra melalui sambungan virtual.
Iriyanto mengatakan terkait dengan pengaturan arus lalu lintas, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan telah berencana melakukan pengaturan yang efektif terutama di jalur-jalur yang dianggap rawan macet saat arus mudik lebaran.
"Pengaturan arus lalu lintas dapat menerapkan sistem contra flow, penempatan petugas pengatur lalu lintas, serta pengalihan arus lalu lintas melalui jalur alternatif," ujarnya.
Wakapolda mengatakan sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan rusak, pemasangan penerangan jalan di jalur-jalur yang rawan kecelakaan, serta penyediaan tempat istirahat (posko) yang cukup dan aman bagi pengemudi untuk beristirahat selama perjalanan perlu diadakan.
Ia menambahkan dalam rakor lintas sektor itu diutamakan koordinasi berbagai instansi terkait seperti Polda Sultra, Dinas Perhubungan, Basarnas, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk bekerja sama dalam upaya keselamatan berkendara jelang arus mudik lebaran.
"Koordinasi yang baik antarinstansi terkait dapat membantu mengoptimalkan upaya keselamatan berkendara dan menangani situasi darurat dengan cepat dan efektif," tuturnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas terkait pengawasan kenaikan harga bahan pokok menjelang lebaran. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan meningkatkan pemantauan dan pengendalian harga bahan pokok seperti beras, daging, telur, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lainnya.
Menurut dia, pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Perdagangan setempat untuk memastikan tidak ada praktik harga yang tidak wajar, spekulasi harga, atau penimbunan barang yang dapat mengakibatkan kenaikan harga.
Selain itu untuk menjaga stabilisasi pasokan, pemerintah mengendalikan pasokan bahan pokok dengan memastikan ketersediaan dan distribusi yang cukup dari produsen ke konsumen.
"Langkah ini melibatkan pengawasan ketat terhadap rantai pasokan, termasuk produksi, distribusi, dan logistik, untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang atau penumpukan stok," kata Iriyanto.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
