Batam (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau siap mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah perbatasan dalam menerapkan QRIS antarnegara ASEAN sehingga memberi nilai tambah bagi usaha.


Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah Taufik Ariesta di Batam, Kamis mengatakan penerapan QRIS antarnegara sangat memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM, mengingat wisatawan mancanegara yang berkunjung paling banyak ke wilayah Kepri adalah warga negara Singapura dan Malaysia.


Menurut dia, saat ini penerapan QRIS antarnegara telah diterapkan di Thailand, dan sedang dalam masa pembahasan intensif dengan Singapura dan Malaysia.

 

"Harapannya tentu penerapan QRIS di 2 negara itu bisa terwujud, sehingga terealisasi tahun ini karena kalau di Kepri wisman terbanyak dari Singapura dan Malaysia, pasti itu akan memudahkan UMKM kita untuk bertransaksi," kata Taufik.

 

Ia menjelaskan pengguna QRIS paling banyak adalah untuk usaha mikro yang dinilai sangat membantu sisi inklusi keuangan, yang bermanfaat dalam mempercepat perputaran keuangan usaha mikro tersebut.

 

"Kita tahu dari data QRIS yang paling banyak itu adalah untuk usaha mikro, dan usaha mikro sendiri itu selama ini sebelum ada QRIS belum ada akses ke perbankan. Artinya itu sangat membantu sisi inklusi keuangan" ujar dia.


Baca juga: BI sebut transaksi QRIS capai Rp12,28 triliun di Februari 2023


Lebih lanjut Taufik menyebutkan hingga tahun 2023 terdapat 289.070 pengguna QRIS di Kepri. Hal tersebut meningkat dibanding tahun 2022 sebanyak 263.000 pengguna.

 

"Yang kita lakukan pastinya akan mengedukasi dan sosialisasikan kepada masyarakat baik terkait dengan bagaimana penggunaan QRIS, hingga keamanannya. Kami juga sudah menginformasikan bahwa akan ada QRIS antarnegara walaupun saat ini masih belum diimplementasikan, tapi setidaknya mereka sudah paham untuk memanfaatkan itu," kata dia.

 

Terkait kesiapan infrastruktur dalam mendukung penerapan QRIS antarnegara, ia menyampaikan hal tersebut perlu dipastikan dengan terhubungnya antara aplikasi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dengan QRIS milik merchant yang ada di negara yang dituju.

 

"Jadi kalau dari sisi infrastrukturnya tidak ada masalah. Tinggal infrastruktur yang paling penting itu adalah kita tau kalau sistem pembayaran itu pasti kaitannya dengan internet, sisi keamanan. Kita ingatkan kepada merchant UMKM agar bisa memantau notifikasi ketika pembayaran itu berhasil," kata Taufik.

Baca juga: Gubernur Kepri harap Karimun dan Bintan diatur sebagai KPB PB

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2023