Kemenhub buka masukan terkait kebijakan transportasi publik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI membuka masukan dan saran dari berbagai pihak terkait kebijakan transportasi publik.

Analis Kebijakan Utama Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Umar Aris di sela sosialisasi kebijakan transportasi di  Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Senin, mengatakan pada dasarnya Kemenhub selalu mendengar masukan dari berbagai pihak.

"Baik diminta maupun tidak, apa situasi yang ada untuk kami lakukan analisa," katanya.

Ia mencontohkan kecelakaan yang melibatkan transportasi pariwisata seringkali terjadi pada Sabtu. Untuk mengetahui penyebabnya perlu dilakukan analisa mendalam.

"Kami cek, apakah sopir diperlakukan tidak sesuai dengan jam kerja atau ada aturan yang kurang sosialisasi," katanya.

Ia mengatakan sejauh ini sudah banyak masukan dari berbagai pihak yang diterima oleh Badan Kebijakan Transportasi.

"Selanjutnya kami godok. Kami harus mendengar dengan sungguh-sungguh, tidak hanya satu pihak. Dari unsur regulator bukan hanya Kementerian Perhubungan namun juga pemerintah daerah, Kementerian PU, polisi lalu lintas," katanya.

Selanjutnya dari sisi operator juga harus didengarkan masukannya

"Misalnya pak, jangan hanya bikin aturan, kami (operator, Red.) rugi jadinya. Nah ini kami dengar, kami carikan solusi. Kemudian dari sisi user, masyarakat, media itu kami analisa. Nah ini sudah ada masukan-masukan itu," katanya.

Baca juga: Jokowi nilai transportasi massal Jakarta terlambat dibangun 30 tahun

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengatakan kegiatan tersebut merupakan diskusi mempertajam analisa untuk membuat kebijakan transportasi.

"Kami menghimpun masukan, saran, dan pendapat dari mitra kerja untuk membuat kebijakan lebih tepat," katanya.

Terkait dengan kebijakan transportasi publik tersebut, dikatakannya, mulai dari transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.

"Kalau transportasi darat isu utamanya mengenai keselamatan lalu lintas di jalan. Bisa juga isu transportasi udara seperti harga tiket, ketepatan waktu, pelayanan," katanya.

Baca juga: BRIN optimalkan riset transportasi publik ramah lingkungan

Selanjutnya, ia juga menyinggung mengenai transportasi perkotaan Kota Surakarta yang merupakan kota aglomerasi.

"Kota aglomerasi merupakan satu kota yang jadi pusat aktivitas di daerah sekitarnya, seperti Surabaya, Makassar, jadi punya tantangan tersendiri. Banyaknya orang yang beraktivitas di kota aglomerasi perlu trigger atau penanganan khusus soal transportasi, mereka aktivitas di kota aglomerasi bagaimana bisa berjalan lancar," katanya.