"Ada 14 PMI terkendala yang dipulangkan, mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Lampung, Kalimantan, NTB, Gorontalo," ujar Kepala BP2MI Benny Ramdhani dalam konferensi pers pemulangan PMI selama mudik Lebaran 2023 di Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan 14 PMI yang terkendala itu telah bekerja di beberapa negara penempatan dengan kurun waktu yang bervariasi. Penempatan paling banyak yakni di Malaysia serta negara-negara di Timur Tengah seperti halnya Arab Saudi.
Dari 14 PMI tersebut, satu di antaranya merupakan PMI yang berangkat secara resmi. Sementara 13 PMI lainnya berangkat secara ilegal atau non prosedural.
"Satu yang dinyatakan resmi, tapi yang 13 itu sudah dipastikan mereka berangkat tidak resmi," ucapnya.
Ia mengatakan kepulangan para PMI terkendala itu ditanggung oleh pemerintah melalui BP2MI termasuk soal biaya hingga sampai di rumah.
"Setiap kategori PMI terkendala itu otomatis menjadi tanggung jawab selama di luar negeri yaitu perwakilan dan setelah tiba di Indonesia, itu dipastikan ditangani oleh BP2MI," tuturnya.
Guna mencegah PMI itu kembali bekerja ke luar negeri melalui jalur non prosedural, Benny mengatakan BP2MI menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi Kemenkumham) untuk menonaktifkan paspor para PMI itu selama lima tahun ke depan.
"Kecuali kalau mereka nanti berproses secara resmi, kita juga nanti yang mengonfirmasi ke imigrasi untuk diproses pembuatan paspornya. Tapi kalau mereka diam-diam mereka tidak mungkin akan keluar paspor baru, tidak mungkin keluar," katanya.
Dalam kesempatan itu, Benny juga menyampaikan BP2MI terus memantau pergerakan grafik kepulangan PMI yang diperkirakan akan meningkat menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah.
"Diperkirakan terdapat 8.311 PMI yang akan pulang ke Indonesia karena selesai kontrak kerja pada April 2023," paparnya.
Baca juga: BP2MI: Masih banyak jalur tikus untuk PMI di perbatasan Kalbar
Baca juga: BP2MI siap sambut kepulangan PMI ke Tanah Air, rayakan Idul Fitri 2023
Baca juga: BP2MI mengajak pemerintah daerah lindungi pekerja migran
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
