1. Jokowi persilakan staf Istana mudik dan berlebaran bersama keluarga
Presiden Joko Widodo mempersilakan staf Istana Kepresidenan RI untuk mudik dan merayakan Idul Fitri 1444 H bersama keluarga masing-masing, sehingga Jokowi hanya meminta didampingi perangkat sangat terbatas selama libur Lebaran.
"Presiden minta perangkat sangat terbatas yang melekat. Tahun ini sudah tidak PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), jadi Presiden berharap para pegawai menggunakan kesempatan tahun ini untuk berkumpul dengan keluarga atau yang mau mudik, silakan," kata Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya baca disini
2. Pengamat tanggapi merosotnya hasil survei Ganjar
Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menanggapi merosot nya hasil survei Ganjar Pranowo beberapa waktu terakhir.
"Banyak faktor kenapa elektabilitas Ganjar turun. Susah untuk kembali naik," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya baca disini
3. Komisi III DPR persilakan Pemerintah kirim draf RUU Perampasan Aset
Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengatakan pihaknya secara terbuka menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari Pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada publik.
"DPR akan sangat welcome jika Pemerintah mengirimkan draf RUU Perampasan Aset, bahwa Pemerintah akan menyerahkan RUU Perampasan Aset itu memberi kejelasan kepada publik," kata Santoso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya baca disini
4. Hasto: Seluruh anggota dan kader PDIP pantau mudik Lebaran 2023
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP bergerak turun untuk memantau mudik Lebaran 2023 secara langsung.
"Sudah lama saya tidak menikmati pemantauan mudik secara langsung. Ini juga bernostalgia, keliling memantau Posko Gotong Royong Partai mulai hari ini,” ujar Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya baca disini
5. Partai Buruh cermati buruh migran dalam daftar pemilih sementara
Partai Buruh mencermati pencatatan buruh migran dalam daftar pemilih sementara (DPS), dan mengatakan bahwa buruh migran di luar negeri yang sudah memiliki hak pilih cukup menunjukkan KTP.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai pencatatan buruh migran masih berantakan. Oleh karena itu, untuk memasukkan buruh migran ke daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap (DPT), Said Iqbal berpandangan mereka cukup menunjukkan KTP.
Selengkapnya baca disini
Pewarta: Fauzi
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2023
