“Kami ingin cawapres dari kader internal yang punya etika dan dekat dengan ulama serta kalangan santri,” kata Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsurie saat dihubungi melalui telepon dari Semarang, Rabu.
Dirinya mengungkapkan, PPP mempunyai figur kader internal yang layak mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo, tapi belum bisa menyebutkan saat ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PPP.
“Cawapres kami serahkan ke DPP dengan menunggu dinamika politik yang bergerak cepat akhir-akhir ini,” ujarnya di sela menghadiri penutupan Rapimnas PPP di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut dia, DPW PPP Jateng memandang alasan PPP mendukung bakal capres Ganjar Pranowo sebagai wujud dari keberhasilan duet figur nasionalis dan religius selama lima tahun kepemimpinan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen di Provinsi Jateng.
“Sehingga kami juga berharap Ganjar sebagai capres nanti bisa kembali berpasangan dengan figur yang disimbolisasikan sebagai kekuatan religius,” katanya.
Terkait dengan sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo, PPP akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PDI Perjuangan serta sejumlah partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Karena PPP bagian dari KIB tentu kami akan sampaikan hal itu, kami juga akan berkomunikasi dengan PDIP,” ujarnya.
Wakil Ketua DPW PPP Jateng Ngainirichald yang dihubungi terpisah menambahkan, pihaknya akan melakukan konsolidasi secara struktural dan konsolidasi kultur sebagai upaya memenangkan bakal capres Ganjar Pranowo pada Pilpres mendatang.
“Konsolidasi struktural memaksimalkan struktur ranting, PAC, dan DPC serta konsolidasi kultur, tentu ini adalah pemilih-pemilih yang cenderung ke PPP,” katanya.
PPP resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan nama Ganjar Pranowo diusung sebagai capres Pemilu 2024 menyesuaikan keputusan Rapimnas PPP Nomor 05/04/Rapimnas/5/2023.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
