Di samping kebijakan, terdapat aspek lain yang perlu diprioritaskan yakni edukasi dan teknologi.Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Asosiasi Bankir ASEAN Paul Gwee menilai kebijakan pemerintah merupakan aspek terpenting yang harus difokuskan untuk mewujudkan digitalisasi ekonomi keuangan di kawasan Asia Tenggara.
“Kebijakan, termasuk bagaimana cara membuat kesepakatan, serta skema yang disetujui bersama merupakan aspek yang harus difokuskan, karena untuk teknologi merupakan hasil dari skema kebijakan itu,” kata Paul dalam pernyataannya, Selasa.
Senada dengan Paul, President of Singapore FinTech Association Shadab Taiyabi juga menilai untuk mempercepat proses digitalisasi keuangan di antara negara-negara ASEAN, diperlukan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan sektor publik.
Di samping kebijakan, terdapat aspek lain yang perlu diprioritaskan yakni edukasi dan teknologi.
Dalam aspek edukasi meliput sosialisasi program digitalisasi keuangan dan literasi finansial yang saat ini semakin perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia seiring berkembangnya teknologi dalam bidang finansial.
Wakil Ketua Asosiasi Perbankan Nasional (Perbanas) Tigor Siahaan berpendapat meskipun saat ini di Indonesia telah digencarkan pembayaran QRIS dan real time transfer, masih banyak bagian masyarakat Indonesia yang menggunakan cara konvensional untuk bertransaksi.
“Literasi finansial sangat penting saat ini. Bahkan di era sekarang, meskipun sudah ada transfer cepat, QRIS, masih banyak orang yang melakukan transfer dengan pergi ke agen, pakai pihak ketiga, bayarnya mahal,” kata Tigor.
Aspek lainnya yang juga perlu dibenahi yakni infrastruktur teknologi. Tanpa adanya kemajuan teknologi, inovasi digitalisasi keuangan tidak akan terwujud.
“Infrastruktur teknologi tentu juga penting. Namun teknologi akan selalu bisa dimodifikasi dan dikembangkan lagi, tapi yang paling terpenting tetap kebijakan pemerintah itu sendiri,” kata Paul pula.
Hal tersebut mengikuti pengembangan sistem pembayaran regional atau ASEAN Payment Connectivity (APC) yang dimulai sejak 2022 lalu.
Kerja sama tersebut bertujuan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan lintas negara, investasi, pengembangan pasar keuangan, remitansi, dan aktivitas ekonomi lainnya di wilayah ASEAN-5.
Baca juga: BI: FEKD perkuat sinergi dan inovasi digitalisasi ekonomi Indonesia
Baca juga: Sri Mulyani nilai UMKM berperan tingkatkan ekonomi di kawasan ASEAN
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
