Upaya Pemprov Papua tersebut selaras dengan Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bank di Papua yang mendapatkan izin penerbitan KKPD dari Bank Indonesia adalah Bank Papua. Sesuai dengan pengujian terbatas oleh pihak Bank Indonesia, bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 5 April - 5 Mei 2023, Bank Papua dinyatakan berhasil melakukan pengujian seratus persen.
“Kami memberikan apresiasi karena Bank Papua terpilih sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari enam piloting pengembangan KKPD bersama bank nasional lainnya,” kata Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun.
Dengan terpilihnya Bank Papua maka pemprov setempat siap mendukung dan bekerja sama guna mewujudkan pemerintah akuntabel dan transparansi serta meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
"Untuk itu, kepada Bank Papua dalam pengembangan KKPD ini, kami doakan agar bisa lebih baik lagi di masa mendatang, sehingga bisa mendukung modernisasi dan digitalisasi sistem pembayaran pemerintahan daerah," ujarnya.
Apalagi, hal ini juga selaras dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta seluruh kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah (pemda) menggunakan kartu kredit pemerintah untuk berbelanja produk-produk dalam negeri.
Seperti disampaikan Presiden Jokowi, kunci terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. Sehingga untuk itu harus terus berinovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital. Inovasi itu di antaranya adalah penggunaan kartu kredit pemerintah yang harus diperkuat guna mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah.
Penggunaan kartu kredit pemerintah dan perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan akan mengakselerasi ekonomi dan mendorong keuangan digital yang inklusif. QRIS adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran nontunai di Indonesia
Ridwan meyakini dengan penerapan KKPD seluruh pemerintahan baik provinsi, kabupaten dan kota bakal lebih populer, mengingat sistem pembayarannya yang lebih mudah, praktis dan meningkatkan pengelolaan keuangan lebih akuntabel.
Apalagi saat ini berada pada masa atau era digitalisasi, sehingga pemanfaatan KKPD ke depan bisa lebih baik dalam menunjang pembangunan, khususnya pada berbelanja produk UMKM.
KKPD wujud sinergi
Deputi Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua, Thomy Andryas, mengatakan kehadiran KKPD tersebut di era digital seperti saat ini sangat penting dalam membantu pemerintah mempermudah saat melakukan transaksi.
Kartu kredit domestik untuk pemerintah tersebut sebagai wujud sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia dan industri. Transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah menggunakan kartu kredit domestik dengan biaya nol persen untuk pemerintah dan biaya yang lebih efisien untuk merchant. Dengan begitu, perlu diperkuat dan diakselerasi sinergi dan inovasi untuk digitalisasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia maju
Untuk di Papua, Bank Papua yang terpilih menjadi piloting atau uji coba KKPD, sehingga diharapkan fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan oleh seluruh pemda setempat.
Menurut Thomy, kehadiran KKPD akan mempermudah pemerintah dalam setiap transaksi khususnya saat berbelanja produk UMKM. Dengan menggunakan KKPD, maka akuntabilitasnya akan terpercaya, kemudian ini mendorong peningkatan gerakan bangga buatan Indonesia.
Selain itu, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Papua, karena langsung ditujukan kepada UMKM, sehingga pelaku usaha akan berkembang produk dan usahanya.
“Dengan transaksi digital ini akan semakin mendorong peningkatan perekonomian Papua. Seperti yang sudah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, baik dari sisi Kementerian/Lembaga juga menggunakan, sehingga sudah seharusnya dilakukan,” katanya.
Bank Indonesia optimistis bahwa Bank Papua bisa mengimplementasikan KKPD tersebut kepada seluruh pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota. Apalagi dari sisi teknologinya sudah tidak di ragukan lagi, karena sudah berkembang dengan baik.
Pemerintahan di tanah Papua kini mampu mengimplementasikan KKPD, karena banyak pelaku usaha telah menggunakan QRIS sebagai pembayaran sehingga mempermudah saat bertransaksi.
Siap implementasikan KKPD
Direktur Operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua atau Bank Papua, Isak, mengatakan pihaknya siap mengimplementasikan KKPD kepada pemerintah yang ada di tanah Papua. Apalagi Bank Papua merupakan milik pemerintah maka sudah seharusnya pihaknya gencar melakukan sosialisasi terkait penggunaan KKPD sendiri.
“Untuk itu kami mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) setempat, untuk mulai dengan KKPD saat bertransaksi,” katanya. Bertransaksi menggunakan KKPD juga dapat meningkatkan keamanan serta menekan terjadinya penipuan atau kecurangan (fraud).
Pengguna KKPD pada jajaran pemerintah sendiri, khususnya kepada para bendahara dinas, biro atau badan, sangat penting untuk mempermudah transaksi, tanpa harus membawa banyak uang tunai.
"Untuk itu kami berharap KKPD dapat digunakan pada pemerintah daerah di seluruh tanah Papua dengan begitu pembayaran dan belanja negara akan mengurangi pelaporan administrasi," ucapnya.
Pihaknya sangat bangga karena dari seluruh Indonesia, Bank Papua menjadi piloting sehingga jajarannya bertekad akan memberikan pelayanan terbaik guna memajukan pembangunan hingga ke pelosok.
Meski KKPD merupakan produk kementerian untuk mempermudah pemerintah setiap transaksi, namun untuk penerbitannya, Bank Papua akan terus berinovasi dan melakukan pengembangan-pengembangan guna dapat memajukan pembangunan daerah. Bank Papua harus lebih siap dalam penerapan teknologi informasi, termasuk kesiapan sumber daya manusianya.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2023
