Namun, banyak negara menentang apapun tindakan dewan, dengan duta besar Sudan menggambarkan konflik tersebut sebagai urusan internal dan menyerukan "solusi Afrika untuk masalah Afrika".
Perang antara tentara Sudan dengan pasukan paramiliter saingannya telah menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya, mengganggu pasokan bantuan, membuat warga mengungsi, serta mengubah area pemukiman Khartoum menjadi zona perang sejak pertengahan April.
Pemilihan suara pada Kamis mengenai mosi yang telah diperhalus yang akan memberikan pakar Sudan PBB wewenang yang lebih besar untuk memantau pelanggaran, diperkirakan bakal berlangsung ketat, kata para diplomat Barat.
Seorang diplomat Afrika melaporkan adanya tekanan dari negara-negara Arab untuk menentang pemungutan suara dengan dasar hal tersebut dapat membahayakan pembicaraan damai yang didukung Arab Saudi.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan kepada satu-satunya badan dengan 47 anggota yang berbasis di Jenewa dan terdiri dari berbagai perwakilan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia itu, bahwa kedua belah pihak dalam konflik Sudan telah "menginjak-injak" hukum kemanusiaan internasional.
Baca juga: EU luncurkan jembatan udara kemanusiaan untuk Sudan
Empat negara - Inggris, AS, Jerman dan Norwegia - memimpin upaya meloloskan mosi tersebut, yang juga menugaskan kepala hak asasi PBB untuk menyiapkan laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak kepada dewan tersebut.
"Harus ada pertanggungjawaban atas peristiwa mengerikan yang terjadi," Menteri Negara Pembangunan dan Afrika Inggris Andrew Mitchell mengatakan kepada dewan melalui tautan video.
"Ini waktunya mengirimkan pesan yang jelas kepada pihak yang berkonflik bahwa dunia memperhatikan dan berharap mereka mengatasinya bagi masyarakat Sudan," kata perwakilan tetap AS Michele Taylor.
China mengkritik pertemuan itu sementara perwakilan Pakistan mengatakan hal itu "beresiko memperburuk" situasi. Perwakilan tetap Sudan Hassan Hamid Hassan mencemooh seluruh sesi.
"Mengapa kalian terburu-buru mengadakan sidang ad hoc seperti ini, terutama ketika ini tidak mendapat dukungan baik dari negara-negara Afrika maupun Arab," kata Hassan.
"Apa yang terjadi di Sudan adalah masalah internal dan apa yang dilakukan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) adalah melakukan tugas konstitusional bagi semua tentara di semua negara di dunia," katanya, menambahkan.
Sumber: Reuters
Baca juga: PBB: Pengungsi di Sudan naik lebih dari dua kali lipat dalam sepekan
Baca juga: WHO: 604 orang tewas dan 5.127 terluka selama konflik Sudan
Baca juga: Sekjen PBB kutuk penjarahan fasilitas WFP di Sudan
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
