Akademisi ungkap alasan pemerintah perlu percepat penanganan TPPO

Masalahnya yang perlu diperhatikan adalah ini industri yang terus berkembang dari waktu ke waktu, bukan industri yang stagnan, selalu berubah, beradaptasi dengan pasar, bahkan kadang-kadang pemerintah itu kalah cepat dengan aktivitas ini

Jakarta (ANTARA) -

Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Dafri Agussalim mengingatkan industri Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar, sehingga butuh penanganan yang lebih cepat dari pemerintah.

"Masalahnya yang perlu diperhatikan adalah ini industri yang terus berkembang dari waktu ke waktu, bukan industri yang stagnan, selalu berubah, beradaptasi dengan pasar, bahkan kadang-kadang pemerintah itu kalah cepat dengan aktivitas ini," kata Dafri dalam diskusi daring tentang perlindungan pekerja migran dan TPPO oleh Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang diikuti dari Jakarta, Senin.

Menurut Dafri, TPPO ini adalah bisnis ilegal yang melintasi batas budaya, sosial, bahasa, dan geografis, tanpa mengenal waktu, batas, atau aturan.

Dafri juga mengatakan, negara bahkan juga turut terlibat dengan kasus TPPO ini, melalui intermediary actors, yakni bisnis-bisnis perbankan, pebisnis, akuntan, pengacara, dan notaris.

Baca juga: Kemlu: Deklarasi pemberantasan TPPO penting bagi masyarakat ASEAN

"Jadi aktor-aktor ini yang kadang tidak terdeteksi. Kita tidak bisa hanya bergerak di level antarnegara. Hal-hal kecil semacam ini harus ditangani dan kadang-kadang itu menjadi tanggung jawa utama masing-masing negara," tuturnya.

Dia menuturkan deklarasi tentang pencegahan TPPO dan perlindungan tenaga kerja migran yang disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), membawa harapan baru bagi kebijakan tentang TPPO lintas negara, namun perlu ada kebijakan yang lebih implementatif hingga ke tingkat regional.

Dafri menyarankan agar Indonesia sebagai Ketua ASEAN perlu membujuk negara-negara lain untuk memiliki konstruksi hukum yang sejalan dalam mengatasi TPPO, tentunya dengan mengakomodasi perbedaan dalam konteks dan kebutuhan masing-masing negara.

"Dengan memperkuat komitmen dan tindakan konkrit, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan ASEAN yang lebih aman dan adil bagi semua warga negaranya," ujar Dia.

Baca juga: Akademisi: Deklarasi TPPO harus diterjemahkan ke instrumen regional
Baca juga: BP2MI minta pemerintah perkuat perlindungan PMI lewat KTT ASEAN 2023