"Peraturan KPU Nomor 10/2023 itu tidak perlu ada perubahan," ujar Doli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan keputusan tersebut sangat relevan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Menurut dia, jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) perempuan saat ini sudah melampaui kuota 30 persen sehingga kehadiran PKPU Nomor 10 Tahun 2023 ikut membangkitkan kesadaran atau konsensus kepada seluruh partai politik dalam memenuhi persyaratan KPU.
"Peraturan KPU Nomor 10 ini sebetulnya sudah secara tidak langsung membangun kesadaran dan kesepahaman kepada seluruh partai politik untuk memenuhi syarat minimal 30 persen dan itu terbukti ya tidak ada satu partai politik pun yang kurang dari 30 persen," katanya.
Doli mengungkapkan telah menerima data terkait jumlah total bakal caleg yang sudah mendaftar ke KPU. Adapun jumlah keterwakilan perempuan dari seluruh partai mencapai 37,6 persen.
Tidak hanya itu, dia melihat PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak menimbulkan masalah baru atau kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh komunitas perempuan agar aturan ini segera direvisi. Untuk itu, Doli meminta KPU RI tetap konsisten melaksanakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023.
"Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tetap konsisten melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Setuju ya," tutur Doli.
Sebelumnya, KPU RI mengkonsultasikan rencana merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Komisi II DPR RI.
“Kami berpandangan bahwa PKPU sebelum menjadi PKPU dikonsultasikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR dan Pemerintah. Kemudian begitu mendapat persetujuan, pandangan kami bahwa ini adalah salah satu cara sinkronisasi dan harmonisasi pandangan KPU terhadap norma dan undang-undang,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/5).
Ia menyampaikan revisi itu pada intinya menyoroti tentang perubahan norma Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10/2023 mengenai ketentuan penghitungan 30 persen jumlah keterwakilan dalam daftar bakal calon legislatif perempuan yang diajukan oleh partai-partai politik peserta Pemilu 2024.
Hasyim menyampaikan langkah revisi yang akan ditempuh oleh pihaknya itu berdasarkan masukan dari Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang telah menemui pimpinan Bawaslu RI di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (8/5).
Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan sejumlah permintaan kepada Bawaslu. Koalisi sipil yang terdiri atas 23 organisasi itu meminta Bawaslu menerbitkan rekomendasi kepada KPU RI agar segera merevisi Pasal 8 PKPU 10/2023.
Koalisi mempersoalkan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang mengatur bahwa hasil penghitung kuota 30 persen keterwakilan perempuan dibulatkan ke bawah apabila berupa pecahan dengan dua angka di belakang koma tidak mencapai 50. Ketentuan tersebut dinilai mengakibatkan jumlah calon anggota legislatif perempuan berkurang.
Baca juga: Dirjen Polpum serahkan respons revisi PKPU 10/2023 ke Komisi II DPR
Baca juga: DKPP serahkan soal revisi PKPU Nomor 10/2023 kepada KPU RI
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan bahwa berdasarkan masukan itu, maka Bawaslu RI, KPU RI, dan DKPP RI telah menggelar forum tripartit atau tiga pihak di Kantor DKPP RI, Jakarta, Selasa (9/5) malam.
Pembahasan dalam forum tersebut akhirnya menyepakati dilakukannya revisi terhadap PKPU 10/2023.
Dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (10/5), Hasyim menyampaikan dengan dilakukan revisi, maka ketentuan dalam pasal itu akan diubah menjadi dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
Hasyim menyampaikan KPU akan menambahkan Pasal 94 A ayat (1) dan (2) dalam PKPU 10/2023 itu. Ayat (1) mengatur bagi partai politik (parpol) peserta pemilu yang sudah mengajukan daftar bakal calon sebelum berlakunya revisi peraturan KPU ini, melakukan perbaikan daftar calon sampai batas akhir masa pengajuan bakal calon pada14 Mei 2023.
"Kemudian, ayat (2) mengatur, dalam hal parpol peserta pemilu tidak dapat melakukan perbaikan daftar bakal calon sampai dengan batas akhir pendaftaran, melakukan perbaikan daftar calon pada tahapan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon," ujar Hasyim.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
