"Sosialisasi harus dilakukan cepat dan serentak agar benar-benar tersampaikan dan masyarakat menjadi paham," kata Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi terkait implementasi bantuan pemerintah untuk KLBB di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat.
Seperti diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua, yakni berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit kendaraan listrik roda dua.
Bantuan tersebut bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu terdaftar sebagai penerima manfaat KUR, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.
Baca juga: BRIN fokus tiga teknologi kunci dukung KLBB
Sementara itu, bantuan Pemerintah untuk kendaraan listrik roda empat berupa pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah (PPN-DTP) 10 persen.
Moeldoko menegaskan pemberian bantuan itu dapat mendorong adopsi massal kendaraan listrik berbasis baterai serta meningkatkan akses masyarakat memperoleh kendaraan listrik dengan harga lebih terjangkau.
Dengan demikian, pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat.
"Salah satu kuncinya bagaimana kita meningkatkan minat masyarakat. Untuk itulah pemerintah memberikan bantuan agar masyarakat bisa membeli kendaraan listrik dengan harga terjangkau," ujar Moeldoko.
Rapat koordinasi terkait implementasi bantuan pemerintah untuk KLBB dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Baca juga: Pemerintah gandeng Korsel bangun service center KLBB
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
