"Pak (Presiden) Jokowi juga perlu dong (meminta) semua kota harus memenuhi kriteria IKN. Ini tantangan para pemimpin di masa depan," ujar Dwiko dalam forum diskusi dengan tema "IKN Merusak Paru-paru Dunia?" di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Yogyakarta, Selasa.
Dwiko menilai untuk mewujudkan kota pintar, kota maju, serta kota hijau di Indonesia tidak perlu menunggu pembangunan IKN di Kalimantan Timur rampung.
Baca juga: OIKN: Tugas Satgasus untuk mempercepat investasi di IKN
Baca juga: Otorita: Pembangunan IKN Nusantara perhatikan kelestarian satwa liar
Menurut dia jargon atau prinsip pembangunan tersebut dapat diwujudkan pula di kota lain di penjuru Tanah Air.
"Bukankah sudah ada Kota Samarinda, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Yogyakarta, dan sebagainya. Bukankah 'key performance indicators (KPI)' untuk IKN bisa diterapkan pada kota-kota yang ada saat ini," ujar dia.
Seperti diketahui, IKN akan dibangun dengan mengimplementasikan konsep "smart city" dengan berlandaskan delapan prinsip, yaitu mendesain sesuai kondisi alam; Bhineka Tunggal Ika; terhubung, aktif, dan mudah diakses; rendah emisi karbon; sirkuler dan tangguh; aman dan terjangkau; kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan peluang ekonomi untuk semua.
"Kenapa harus menunggu IKN untuk mentransformasi kota kita menjadi lebih 'livable' (nyaman ditinggali), lebih ramah lingkungan, dan lebih berkeadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan?Itu pertanyaan kami kepada para pemimpin di daerah dan juga pemimpin di tingkat pusat," kata Dwiko Budi Permadi.
Baca juga: Luhut: Masalah pertanahan paling penting untuk diselesaikan di IKN
Baca juga: OIKN mencatat sebanyak 17 negara minati investasi di IKN per 7 Mei
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
