Umar Ali MS dari PT Buana Safira Abadi di Jakarta, Minggu, mengatakan dukungan kepada kebijakan Muhaimin itu bukan hanya saat ini tetapi sudah menjadi kesepakatan sembilan organisasi sebelum Munas Apjati digelar menjelang akhir tahun lalu.
Sebelum Munas, sembilan organisasi, diantaranya Apjati, Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki), Asosiasi Perusahaan Jasa TKI Asia Pasific (Ajasapac) dan Indonesia Employment Agencies Association (Idea) yang diwakili oleh masing-masing ketuanya menandatangani kesepakatan untuk lebur dalam satu organisasi, yakni Apjati.
Kesepakatan di kantor Apjati itu lalu dilaporkan ke Muhaimin dan menyambutnya dengan baik karena akan memudahkan pemerintah bermitra dengan organisasi perusahaan jasa TKI dan memperkuat posisi tawar saat berunding dengan mitra asing.
Peleburan organisasi itu juga untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan berbasis pada penempatan berkualitas dan perlindungan TKI yang bermartabat.
Kedatangan ketua-ketua organisasi ke ruang Muhaimin juga untuk melaporkan dan meminta menteri membuka Munas Apjati di Bandung.
"Jadi, tidak benar Menakertrans bersikap diskriminatif karena peleburan dan pengakuan atas Apjati sebagai satu-satunya organisasi datang dari pimpinan sembilan organisasi perusahaan jasa TKI," kata Umar.
Dia menilai pernyataan Ketua Bidang Sosialisasi dan Informasi Himsataki, Ali Birham, di media bahwa Muhaimin bersikap diskriminatif sebagai kesalahan besar.
"Saya menduga beliau terjebak provokasi pihak-pihak yang sakit hati karena kalah saat munas," kata Umar.
Dia menegaskan sikap Muhaimin sebagai bentuk kepeduliannya terhadap carut marutnya penempatan TKI dibawah bendera banyak organisasi.
Pengakuan atas Apjati juga sebagai apresiasi atas organisasi yang memiliki sejarah panjang, selalu bermitra dengan pemerintah dan merupakan asosiasi pertama serta menjadi "bapak" bagi organisasi lain.
(E007/R010)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
