Pembangunan IKN tetap masuk pada anggaran belanja program prioritas pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024.
“Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Penjelasan tersebut menanggapi pandangan fraksi terhadap dalam KEM PPKF RAPBN Tahun 2024 terkait kualitas belanja negara. Sejumlah fraksi DPR menyoroti soal pentingnya peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menopang agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait hal itu, Sri Mulyani menyatakan pemerintah sepakat dengan pandangan anggota DPR. Oleh karena itu, pemerintah konsisten melanjutkan penguatan spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.
Selain keberlanjutan pembangunan IKN, program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui beberapa cara. Misalnya, peningkatan kualitas dan akses pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta link and match.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada penguatan kualitas dan akses kesehatan melalui efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kemandirian farmasi, dan sistem kesehatan yang handal.
Pemerintah juga akan mendorong percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA), dan mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga mendukung agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
“Sejalan dengan semangat penguatan spending better, pemerintah secara konsisten meningkatkan kualitas belanja daerah agar semakin sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antardaerah,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Kemenkeu ungkap PUPR ajukan tambahan anggaran IKN hingga Rp8 triliun
Baca juga: Cipta Karya ajukan tambahan anggaran dukungan IKN 2023 Rp10,38 triliun
Baca juga: Bappenas sebut anggaran pembangunan IKN capai Rp23,6 triliun di 2023
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
