DPR RI dorong Kementerian Pertahanan tingkatkan perawatan alutsista

Jakarta (ANTARA) -

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk meningkatkan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di 2024.

"Fokuskan ke semuanya, tapi yang kami dorong masing-masing anggota, tuh, yang kami pertanyakan hal tersebut. Kemarin, kan, heli latihan saja sudah jatuh, karena heli, kan, digunakan untuk angkut dan tempur. Jadi, bagaimana kita mengalami sebuah konflik, kalau kita tidak memiliki peralatan yang memadai," kata Dave usai rapat kerja tertutup dengan Wamenhan dan KSAD di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, perawatan terhadap alutsista perlu dilakukan demi menghindari terulangnya kasus helikopter TNI AD yang jatuh di Ciwidey pada Minggu (28/5). Untuk itu, Dave meminta agar Kemhan melakukan pengecekan berkala terhadap alutsista yang ada.

Ia mengatakan apabila ada alutsista yang sudah tidak layak digunakan agar segera diganti. Dia juga meminta agar Kemhan dapat menambah pasokan alutsista apabila dinilai kurang untuk menjaga pertahanan Indonesia.

"Kami minta agar diidentifikasi secara detail potensi permasalahan, ancaman dari dalam dan luar negeri," jelasnya.

Selain itu, Komisi I juga mendorong peningkatan kesejahteraan TNI dan penanganan konflik di Papua. Sebab, Kemhan masih memiliki banyak tugas-tugas yang belum diselesaikan hingga pergantian pemerintahan yang menyisakan waktu satu tahun lagi.

"Dalam hal ini menjadi topik utama dan juga situasi di Papua, permasalahan perawatan alutsista, yang dibahas dan dipaparkan oleh masing-masing matra dan juga oleh Kemhan dan Mabes TNI," tambah dia.

Dave membeberkan bahwa Komisi I sempat membahas usulan Komando Daerah Militer (Kodam) didirikan di tiap provinsi.

Ia menegaskan kehadiran Kodam bukan untuk memberikan jabatan bintang kepada yang memimpinnya melainkan menjaga kedaulatan atau pengayom masyarakat.

"Yang pasti yang kita dorong untuk kesejahteraan prajurit dengan harwat (pemeliharaan dan perawatan) alutsista dan revitalisasi persenjataan kita," ucap Dave.

Adapun Kemhan mengajukan anggaran sebesar Rp350 triliun pada pagu indikatif tahun anggaran (TA) 2024, kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra usai rapat kerja secara tertutup bersama Komisi I di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6).

"Yang dibahas hari ini soal anggaran yang akan kami terima di tahun 2024, khususnya untuk Kemhan dan TNI. Kami mengajukan rencana kebutuhan sebesar Rp350 sekian triliun," kata Herindra.

Meski demikian, pagu indikatif yang diberikan kepada Kemhan pada TA 2024 sebesar Rp123 triliun. Pagu itu akan dibagi untuk Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

"Tapi, yang keluar pagunya baru Rp123 triliun," tambahnya.

Menurut Herindra, realisasi penyerapan anggaran Kemhan selama ini sudah mencapai 90 persen.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kemhan akan terus berupaya melakukan kekuatan pokok minimum (minimum essential force) guna mempercepat proses modernisasi alat utama sistem pertahanan Indonesia. Pasalnya, menurut Herindra, pagu yang diterima Kemhan dinilai masih terlampau jauh dari anggaran yang diajukan.

"Pagu indikatif sekitar 40 persen dari rencana anggaran kita sekitar Rp300 sekian triliun," katanya.

Dia menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memerlukan pertahanan kuat untuk menghadapi segala ancaman di bidang kemaritiman. Hal itu yang menjadi alasan Kemhan mengajukan anggaran mencapai Rp350 triliun di 2024.

Baca juga: Pengamat dorong revitalisasi alutsista

Baca juga: Kasal: Tugas pokok KRI Bung Karno untuk perang permukaan dan antiudara