"Keberanian untuk berbicara atau mengungkapkan kejadian yang dialami penyintas menjadi titik penting dalam upaya pencegahan kasus," kata Bintang Puspayoga dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Menteri Bintang: Masalah perempuan dan anak butuh sinergi semua pihak
Dengan keberanian para penyintas untuk melapor, menurut Bintang Puspayoga, dapat mencegah berulangnya kejadian serupa dan memberikan efek jera bagi pelaku.
Selain itu, pada proses penanganan kasus, peran dan kehadiran psikolog klinis juga menjadi kunci penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban.
Ia mengatakan, psikolog memiliki peranan penting dalam proses pemulihan agar korban tidak lagi trauma dan mampu kembali menjadi bagian dalam tatanan kehidupan sosial.
Baca juga: Menteri PPPA ajak korban kekerasan seksual di NTT berani melapor
Kementerian PPPA pun telah bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dalam memberikan penguatan maupun pendampingan bagi sumber daya kompeten agar mampu menangani kompleksitas kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.
Menteri Bintang Puspayoga menekankan UPTD PPA di daerah juga dapat berkoordinasi dengan Tim SAPA 129 Kementerian PPPA jika membutuhkan bantuan yang lebih komprehensif dalam manajemen penanganan kasus.
Pada Jumat (9/6), Menteri PPPA Bintang Puspayoga berkesempatan menemui para penyintas korban kekerasan seksual di Sulawesi Tengah dan berdialog untuk berbagi praktik baik mengenai layanan perlindungan dan penanganan kasus-kasus perempuan dan anak yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah, serta pengalaman penyintas kasus TPKS.
Baca juga: Bintang dukung peningkatan kapasitas polisi tangani kasus kekerasan
Menteri Bintang pun memberikan dukungan psikososial dan bantuan spesifik perempuan dan anak kepada para penyintas.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
