Jakarta (ANTARA) -
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta Ibnu Chuldun menegaskan, seleksi calon taruna/taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) bebas pungutan liar.
 
"Sekitar 2.000 peserta tengah mengikuti seleksi. Kami pastikan berjalan transparan dan tanpa adanya pungutan liar," kata Ibnu saat apel di Kantor Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Jakarta Timur, Senin.
 
Menurut dia, Kemenkumham tidak pernah menerapkan pembayaran dalam melakukan seleksi calon taruna/taruni Politekip dan Poltekim.

Seleksi calon taruna/taruni Poltekip/Poltekim Tahun 2023 berlangsung di gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 
Ibnu pun meminta agar Kepala Subbidang/Kepala Subbagian) untuk menindaklanjuti dengan cepat apabila terdapat pengaduan masyarakat.
 
"Saya minta agar pengaduan dari masyarakat terkait pungutan liar agar segera ditindaklanjuti dengan cepat," tuturnya dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Kanwil Kumham-Ombudsman DKI pastikan layanan paspor bebas pungli
Baca juga: Kanwil Kumham DKI deklarasikan komitmen kinerja reformasi birokrasi
 
Kepala Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kemenkumham Razilu mengingatkan kepada jajaran Kemenkumham terkait pungutan liar sebagai suatu perbuatan yang harus dihindari oleh seluruh ASN.
 
"Mari kita menggelorakan kembali pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kemenkumham dengan pendekatan yang lebih efektif dan terkoordinasi melalui langkah-langkah pembaruan yang kontemporer sesuai dengan kondisi teraktual saat ini," kata Irjen Kemenkumham itu.

Dia menjadi pembicara pada acara "Penguatan Peran dan Kualitas Kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian dengan tema "Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kemenkumham yang BerAKHLAK" secara daring, Senin.
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023