Lima berita politik pada Senin (12/6) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari kesiapan kepindahan IKN hingga sosialisasi logo dan slogan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI.
Klik di sini untuk berita selengkapnya
1. Menpan RB lapor Presiden terkait kesiapan pemindahan ASN ke IKN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Senin, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan kesiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Presiden RI Joko Widodo.
"Terkait SDM IKN simulasi sudah selesai dan kemarin kami ke lokasi IKN melihat persiapan rencana pemindahan ASN ke IKN," kata Azwar Anas kepada awak media selepas bertemu Presiden.
Selengkapnya di sini
2. Jokowi perintah Menpan RB cari solusi banyak calon PPPK yang tak lulus
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk mencari solusi terkait banyaknya calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak lulus tes.
“Kami buat skenario yang dilaporkan ke Presiden. Bapak Presiden perintahkan kepada kami, kaji terkait beberapa kemungkinan apakah itu perankingan atau seperti yang lain,” kata Azwar di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
3. Pemerintah sosialisasikan logo dan slogan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI
Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menyosialisasikan logo dan slogan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan RI secara daring, Senin.
Logo yang memadukan angka tujuh dalam siluet solid dan delapan dalam siluet lima garis berwarna merah dengan slogan "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju" tersebut merupakan pilihan Presiden Joko Widodo.
Selengkapnya di sini
4. Jokowi minta birokrasi tak boleh berbelit-belit dan berikan dampak
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar birokrasi pemerintahan tidak berbelit-belit, melainkan harus lincah dan cepat, serta memberikan dampak.
“Arahan bapak Presiden ini bahwa birokrasi ini harus berdampak. Birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu beliau berharap ini birokrasi jadi lincah dan cepat,” kata Menteri Azwar di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, setelah menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Jokowi.
Selengkapnya di sini
5. MK akan putuskan sistem pemilu pada Kamis
Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus sidang perkara gugatan Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka pada Kamis, 15 Juni 2023.
“Kamis, 15 Juni 2023 pukul 09.30,” ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (Jubir MK) Fajar Laksono ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
