Tiket itu untuk tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Mekkah, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan tidak gratis, namun dibayar penuh oleh Sekretariat DPR RIJakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkapkan bahwa permintaan institusinya kepada Garuda Indonesia agar menyediakan 80 kursi kelas bisnis bertujuan untuk tugas pengawasan.
"Tiket itu untuk tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Mekkah, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan tidak gratis, namun dibayar penuh oleh Sekretariat DPR RI," kata Indra di Jakarta, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan-nya sebagai klarifikasi atas sejumlah pemberitaan yang terkesan menuding DPR meminta "jatah" kursi untuk berangkat ke Tanah Suci, dalam rangka menunaikan ibadah haji.
Indra menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR RI membentuk dua tim, yakni Tim Pengawasan Persiapan Haji dan Tim Pengawasan Pelaksanaan Haji.
Karena itu menurut dia, untuk mengakomodasi tim yang terdiri dari anggota DPR beserta tim pendukung dari Sekretariat Jenderal DPR RI itu, maka dibutuhkan 80 kursi kelas bisnis.
Baca juga: Kemenag minta Garuda komitmen dengan jadwal penerbangan jamaah
Baca juga: Kemenag minta maskapai lebih kooperatif informasikan penerbangan
"Karena sampai 3 hari lalu, kami belum mendapat gambaran yang pasti dari biro perjalanan kami, maka saya telepon Dirut Garuda, meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu. Tentunya dibayar bukan gratis, karena ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan," tuturnya.
Dia meminta masyarakat jangan salah paham karena 80 kursi kelas bisnis tersebut bukan dalam konteks meminta untuk kepentingan pribadi anggota DPR. Menurut dia, DPR memesan tiket tersebut untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR.
"Jadi jangan salah paham, karena ini bukan konteksnya minta-minta untuk kepentingan pribadi. Tetapi kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR," tegasnya.
Selain itu, Indra menjelaskan dalam hal penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR, maskapai Garuda Indonesia menjadi pilihan utama, dibandingkan maskapai asing.
Hal itu menurut dia karena maskapai Garuda Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga ketika DPR menggunakan jasa perusahaan tersebut, tentu akan memberi pemasukan bagi negara.
"Kalau kami semuanya ingin Garuda Indonesia, semangatnya merah putih. Dibandingkan kalau kami menggunakan maskapai asing, uang-nya nanti buat negara lain ‘dong’," ucapnya.
Baca juga: Kemenag layangkan protes ke Garuda soal keberangkatan tertunda
Indra menegaskan bahwa DPR akan mencari alternatif maskapai asing apabila Garuda Indonesia tidak bisa menyiapkan 80 kursi. Namun menurut dia, DPR masih tetap ingin agar Garuda Indonesia yang menjadi pilihan utama.
"Alternatifnya kami harus dari penerbangan asing. Kalau Garuda Indonesia tidak ada ‘seat’ mau bagaimana? Naik perahu?" katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi kelas bisnis untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci.
Hal itu disampaikan-nya saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).
Irfan mengatakan permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar.
Namun, Irfan mengatakan Garuda Indonesia belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk kepentingan DPR tersebut, karena perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
