“Kami setuju dengan para mediator untuk mengadakan pertemuan antara al-Burhan dan Hemedti dalam dua minggu ke depan,” kata wakil ketua Dewan Kedaulatan Sudan Malik Agar kepada televisi Al Jazeera.
Dia mengatakan pertemuan kedua jenderal yang berseteru itu akan membahas gencatan senjata dan akses untuk bantuan kemanusiaan.
Namun, Agar tidak menjelaskan lebih lanjut tentang rencana pertemuan itu.
Pada Senin (12/6), Presiden Kenya William Ruto mengatakan negaranya berkomitmen untuk mempertemukan al-Burhan dan Hemedti dalam upaya mengakhiri konflik di Sudan.
Menurut Agar, al-Burhan mengatakan dia bersedia bernegosiasi untuk mengakhiri konflik.
"Dia tidak memiliki syarat untuk memulai perundingan," kata Agar.
Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, adalah wakil pemimpin Dewan Kedaulatan Transisi, sebelum dipecat oleh al-Burhan di tengah ketegangan atas integrasi kelompok paramiliter ke dalam angkatan bersenjata.
Integrasi paramiliter ke dalam angkatan bersenjata Sudan adalah syarat utama perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 saat militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat, yang oleh kekuatan-kekuatan politik disebut sebagai kudeta.
Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan, semula akan diakhiri dengan pemilu pada awal 2024.
Sejak meletusnya konflik antara militer dan RSF pada 15 April 2023, hampir 1.000 korban telah tewas dan ribuan lainnya terluka.
Konflik itu dipicu oleh tidak adanya kesepakatan dalam beberapa bulan terakhir di antara kedua pihak tentang integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Gubernur di Sudan tewas setelah tuding RSF lakukan pembersihan etnis
Baca juga: Sekjen PBB khawatir atas kekerasan dan korban skala besar di Sudan
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
